Kala Desakan supaya Hakim MK Guntur Hamzah Mundur Menguat...

"Namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang lebih bersifat teknis psikologis," ujarnya.

Tak layak dipertahankan

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari menilai Guntur Hamzah sebenarnya sudah tidak layak dipertahankan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena terbukti melanggar etik dalam kasus perubahan substansi putusan.

Menurut Feri, pemberian sanksi dari MKMK terhadap Guntur memperlihatkan telah terjadi pelanggaran integritas.

"Pertanyaan besarnya, jika dia melanggar integritas, bukankah syarat menjadi hakimnya tidak dimiliki lagi? Dan kalau seseorang itu sudah tidak memenuhi syarat tentu dia harus diberhentikan," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Feri yang merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan, integritas adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim konstitusi karena tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Dinyatakan Melanggar Asas Integritas, Guntur Hamzah Perlu Mundur dari Hakim MK?

Feri juga menilai sanksi bagi Guntur terlampau ringan. Dia menduga MKMK kurang objektif dalam menangani kasus itu karena para anggotanya merupakan orang yang sedang dan pernah berkecimpung di MK, yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna.

Sedangkan satu anggota lainnya adalah ahli pidana Universitas Gadjah Mada Prof Sudjito yang menjabat sebagai anggota Dewan etik Hakim Konstitusi.

Secara terpisah, Ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman menilai perbuatan Guntur yang dengan sengaja mengubah putusan MK adalah kejahatan luar biasa dan seharusnya diberi sanksi berat.

"MKMK seharusnya memberikan sanksi yang setimpal, yaitu pemecatan sebagai Hakim Konstitusi dan bahkan seharusnya pada yang bersangkutan dinyatakan telah ada kecacatan moral," ujar Herman dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/3/2023).

Baca juga: Perkara Sulap Putusan MK yang Berujung Sanksi bagi Hakim Guntur Hamzah

Menurut Herman, sanksi teguran tertulis yang diberikan MKMK kepada Guntur terlampau ringan dan tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, kata Herman, pelanggaran yang dilakukan Guntur dinilai telah merendahkan, mencoreng dan mempermainkan marwah MK yang dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga itu.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Bagus Santosa)