Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Obat di Indonesia Masih Mahal, Wamenkes: 90 Persen Bahan Baku Masih Impor

Kompas.com - 16/03/2023, 18:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengakui bahwa ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga obat di Indonesia lebih mahal dibanding di Malaysia dan Singapura. Sebanyak 90 persen bahan baku obat tersebut didapat dari impor.

"Begitu masuk obat paten, begitu masuk obat impor, harganya lebih mahal dibanding dengan di Malaysia dan Singapura," kata Dante saat ditemui di acara Kadin Indonesia di wilayah Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2023).

"Beberapa hal di antaranya adalah karena 90 persen bahan baku obat kita masih impor dari luar negeri," imbuh Dante.

Baca juga: Kemenkes Bantah BPJS Kesehatan di Bawah Menkes dalam RUU Kesehatan

Tidak hanya obat-obatan, Indonesia juga masih bergantung pada alat-alat kesehatan dari luar negeri. Minimnya kemandirian dalam negeri dalam bidang kesehatan ini tecermin ketika awal-awal pandemi Covid-19 merebak di Indonesia.

Oleh karena itu, kata Dante, hal ini perlu diperbaiki. Indonesia perlu mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah.

"Harga obat kita beberapa waktu yang lalu disinyalir lebih mahal. Sebanyak 88 persen alkes masih dari luar negeri. Maka kita butuh alternatif. Masalahnya harus kita selesaikan," tutur dia.

Lebih lanjut Dante menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi salah satu alternatif kementerian untuk memperbaiki sistem ketahanan kesehatan di dalam negeri.

Baca juga: Wamenkes Sebut Ratusan Kasus Campak di Papua Tengah KLB

Hal ini kata Dante, berkaitan langsung dengan ketahanan sektor kefarmasian dan alat kesehatan (alkes) yang saat ini masih banyak impor. Diketahui, transformasi sistem ketahanan kesehatan menjadi satu dari enam pilar yang diusung Kemenkes.

"Kita akan membuat sedemikian rupa sehingga transformasi kesehatan ini menjadi lebih mudah, dan ketahanan kesehatan lebih mudah, iklim usaha yang dikaitkan dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan perizinan-perizinan akan menjadi lebih mudah sehingga kita mencapai resiliensi kesehatan ketahanan dan kemandirian yang lebih bagus," jelas Dante.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com