Wamenkes: Jastip Obat Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengimbau masyatakat agar tidak membeli obat melalui jasa titip (jastip).

Pasalnya, obat-obatan yang dibeli melalui jasa titip tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun pesan ini disampaikan Dante menanggapi adanya fenomena jasa titip obat di Sumatera Utara (Sumut) yang disebut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Masyarakat enggak boleh menggunakan jastip ini apalagi untuk obat-obatan, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Dante di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Soroti Jastip Obat di Sumut, Menkes Ingin Harga Obat di Dalam Negeri Lebih Murah

Dante menuturkan, membeli obat di dalam negeri jauh lebih aman karena ada nomor izin edar (NIE) yang telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk mendapatkan izin edar, perusahaan farmasi memerlukan beberapa persyaratan, salah satunya uji mutu sehingga bahan baku obat sudah sesuai standar keamanan.

Hal ini kata Dante, belum tentu didapat ketika membeli obat melalui jastip dari luar negeri.

"Perlu uji mutu. (Kalau beli di luar negeri) walaupun mereknya sama, tapi kalau kita identifikasi maka kita lihat akan ada mungkin campurannya berbeda," tutur dia.

Baca juga: Pengakuan RS IMC Bintaro: Selama Pandemi, Gaji Karyawan Dipakai buat Beli Obat-obatan

Lebih lanjut, Dante menuturkan, perbedaan bahan baku obat sempat terjadi dalam kasus gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) yang marak sejak tahun lalu.

Dalam kasus tersebut, bahan baku obat yang semula hanya zat pelarut tambahan seperti propilen glikol, polietilen glikol, gliserin/gliserol, maupun sorbitol diganti dengan zat beracun etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG).

"Itu obatnya sama parasetamol (cair), isinya tapi campurannya berbeda. Nah itu mungkin ada obat yang kandungannya sama, tapi belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara scientific dan secara legal di dalam aturan dan di dalam sortiran regulasi," jelas Dante.

Baca juga: Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Di sisi lain, tambah Dante, jasa titip memperkecil pendapatan negara dari sisi pajak. Barang-barang yang biasanya dibeli melalui jastip tidak kena pajak, seperti barang legal pada umumnya.

Adapun obat-obatan yang biasanya dibeli melalui jastip, yaitu obat yang harganya cenderung mahal, seperti obat untuk kolesterol, obat jantung, obat kanker, dan obat penyakit katastropik lainnya.

"Kalau jastip kan enggak kena pajak, harusnya kena pajak. Semua hal itu harusnya kena pajak. Jadi kita benahi, juga kita perbaiki (fenomena jastip obat), karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis," sebut Dante.

Sebelumnya diberitakan, Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung soal jastip di wilayah Sumut dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

Mulanya, ia menyampaikan keinginannya agar obat di Indonesia jauh lebih murah dan harganya lebih transparan. Sebab, masih ada perbedaan harga obat tertentu di masing-masing rumah sakit

Ia pun membandingkan harga obat-obatan tersebut di dalam negeri dengan negara tetangga, termasuk Malaysia.

"Sekarang jastip obat banyak banget Sumatera Utara, minta dong obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia. Dapat list-nya, kita bikin transparan," ucapnya.

"Kita bisa bandingin tuh obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia enggak ada. Ngomong sama persatuan ahli kanker Indonesia, ahli jantung Indonesia, obat-obat apa sih yang mahal," lanjut Budi.