Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Panglima, Megawati 'Sentil' Syarat Calon Taruna TNI 160 Cm

Kompas.com - 16/02/2023, 22:00 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri 'menyentil' persyaratan tinggi badan untuk calon taruna TNI yang hanya 160 cm. Sentilan itu dia sampaikan langsung di hadapan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Hal tersebut terjadi ketika Megawati menjadi keynote speaker dalam acara Kick Off Pancasila dalam Tindakan 'Gerakan Semesta Berencana Menengah Stunting' yang digelar BKKBN dan BPIP di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023). Adapun Yudo turut hadir dalam acara tersebut.

Mulanya, Megawati bercerita bahwa dirinya memprotes kebijakan Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa, yang menurunkan syarat tinggi badan untuk calon taruna TNI. Padahal, menurut Megawati, rerata tinggi pemuda Indonesia adalah sekitar 180 cm.

"Dik, lha ngopo lho (Dik, kenapa?), Dik. Saya gembor-gemborin pemuda Indonesia tingginya 180 cm. Lah tahu-tahu kamu keluarin yang namanya tinggi minimum 160 cm, iki ngopo toh (Ini kenapa)?" ujar Megawati.

Baca juga: Stunting di Kota Semarang Turun Jadi 10,9 Persen, BKKBN Apresiasi Kinerja Walkot Ita

Saat itu, Andika mengaku kepada Megawati bahwa TNI kesulitan mencari calon taruna yang tingginya mencapai 180 cm. Namun, Megawati memprotes alasan Andika itu. Menurutnya, seharusnya syarat tinggi calon taruna TNI bukan 160 cm.

"Yo jangan 160 cm lah. Mbok bilang, 'biar rada keren, ya 170 cm lah', sampai nawar gitu lho," tuturnya.

Kemudian, barulah Megawati menyeret-nyeret Yudo yang juga hadir dalam acara tersebut.

Dia meyakini tinggi badan pemuda di Indonesia menurun karena akibat stunting yang terjadi.

"Ayo, Pak Yudo. Ini mesti diomongin ibu-ibunya, kenapa? Akibat stunting tadi, iki piye toh (ini bagaimana sih?). Saya bilang sama Pak Jokowi, 'Pak, tak ledek Situ yo, Situ itu gembor-gembor Indonesia negara maju, nanti kita akan mengalami 2045 adalah Indonesia Emas', aku bilang. Pak ono bikin program stunting," kata Megawati.

"Boleh kita punya aim. Makanya saya bilang, 'Pak, nuwun sewu, boleh ya saya ngikuti program stunting, aku geregetan lho, soalnya kok enggak jelas. Nang endi (di mana), katanya BKKBN enggak kuat, kalau hanya dipakein dia sendiri. Maunya Ibu? Ya semua'. Orang punya anak beranak, aku bilang, 'oh iya silakan'," sambungnya.

Baca juga: Megawati: Saya Sudah Mau 30 Tahun Jadi Ketum, Banyak yang Bilang Terlalu Lama

Sebagai informasi, Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa mengubah persyaratan tinggi badan dan usia calon taruna dan taruni TNI pada tahun ini menjadi minimal 160 sentimeter untuk taruna dan 155 sentimeter untuk taruni, serta usia minimal 17 tahun 9 bulan.

"Sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 (sentimeter) untuk pria. Untuk wanita 157 (sentimeter) sebenarnya. Itu sudah saya turunkan," kata Andika seperti dikutip dari tayangan pada akun YouTube-nya, Selasa (27/9/2022).

Sedangkan untuk aturan batas usia calon taruna dan taruni yang mulanya 18 tahun diubah menjadi 17 tahun 9 bulan.

Andika mengatakan perubahan aturan tinggi badan dan usia dilakukan untuk lebih mengakomodasi kondisi para calon taruna dan taruni.

Perubahan aturan itu berlaku untuk seluruh calon taruna dan taruni dari matra darat, laut, dan udara.

Asisten Personel Panglima TNI Marsekal Muda (Marsda) Kusworo menjelaskan alasan perubahan batas usia calon taruna dan taruni TNI.

“Tapi di tahun ini ada toleransi tiga bulan. Lebih dimudahkan. Jadi 17 tahun 9 bulan terhitung mulai tanggal dibuka pendidikan. Ini suatu terobosan yang bagus, memberikan suatu kesempatan satu toleransi,” kata Kusworo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com