Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Kompas.com - 08/02/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Skor tertinggi yang bisa diberikan terhadap daftar checklist civil liberties adalah 60 (atau total skor 4 untuk masing-masing dari 15 pertanyaan).

Biasanya dalam peninjauan, skor dari edisi sebelumnya digunakan sebagai patokan untuk tahun berjalan.

Dan skor biasanya berubah jika ada perkembangan sepanjang tahun yang mengindikasikan adanya penurunan atau perbaikan (misalnya, tindakan kekerasan terhadap media, pemilihan bebas dan adil), meskipun perubahan kondisi yang dinilai tidak mendadak (dadakan) alias secara bertahap.

Freedom score yang pada setiap tahun dirilis oleh Freedom Institute menggunakan sistem pemeringkatan tiga tingkat, terdiri dari scoring, rating, dan status.

Daftar lengkap pertanyaan yang digunakan dalam proses penilaian kemudian dikonversi ke dalam angka di tabel untuk selanjutnya mengubah score menjadi rating dan dari rating menjadi status.

Sebuah negara atau wilayah diberi dua peringkat (1-7), satu untuk hak politik dan satu untuk kebebasan sipil, berdasarkan total skor untuk pertanyaan hak politik dan kebebasan sipil.

Peringkat 1 mewakili tingkat kebebasan terbesar dan 7 untuk tingkat kebebasan terkecil, sesuai dengan rentang skor total tertentu.

Dari kumulasi nilai tersebut maka lahirlah freedom score sebuah negara, yang dalam kajian pada umumnya kerap disebut dengan istilah indeks demokrasi.

Sementara itu, BPS menggunakan klasifikasi numerik tingkat demokrasi dengan tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60) dalam skala 0 hingga 100.

BPS pun menambahkan parameter institusi demokrasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja lembaga-lembaga demokrasi di sebuah negara, atau di sebuah daerah.

Dengan metodologi dan cara kerja yang tidak mudah tersebut, rasanya agak sulit untuk mengatakan indeks demokrasi yang dirilis oleh BPS sebagai sebuah hasil survei yang kurang kredibel.

Dengan kata lain, indeks demokrasi versi BPS juga layak dijadikan acuan, walaupun tetap dalam cara pandang kritis, karena BPS adalah bagian dari pemerintah.

Tentu butuh justifikasi yang benar-benar mumpuni untuk membantahnya alias tidak melulu emosional dalam menanggapinya, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kepala daerah saat mengetahui bahwa BPS melabeli daerahnya kurang demokratis.

Alih-alih mengontroversikan indeks demokrasi, toh bukankah lebih baik dijadikan salah satu acuan untuk terus memperbaiki kinerja demokrasi di daerah.

Pertanyaannya kemudian, jika Indeks demokrasi saja terus memburuk, lantas bagaimana dengan kualitas demokrasi (quality of democracy) kita?

Memang, indeks demokrasi adalah satu hal, sementara kualitas demokrasi adalah hal lainnya. Namun keduanya punya keterkaitan yang sangat erat.

Biasanya para peneliti kualitas demokrasi menjadikan data indeks demokrasi sebagai acuan awal.

Nah, masalahnya, bahkan saat indeks demokrasi baik sekalipun, justru masih terbuka peluang kualitasnya buruk. Apalagi jika indeksnya buruk, bukankah kemungkinan kualitas demokrasi yang lebih buruk juga sangat besar peluangnya?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Nasional
Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Nasional
Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

Nasional
Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com