Anies Baswedan Kantongi Tiket Pilpres 2024, Siapa Pantas Jadi Cawapres?

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Anies Baswedan menuju panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian terbuka lebar.

Tiga partai politik yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai calon presiden (capres).

Kini, peresmian koalisi ketiga partai tinggal menunggu waktu. Bersamaan dengan itu, tanda tanya sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies juga kian mengemuka.

Baca juga: Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Tiga partai

Nama Anies Baswedan pertama kali diumumkan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022.

Sebelumnya, partai besutan Surya Paloh tersebut membidik tiga nama kandidat capres yakni Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Dari tiga sosok tersebut, nama Anies yang akhirnya dipilih lantaran dinilai yang terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Kendati bakal diusung Nasdem, Anies tak serta merta jadi anggota partai. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga diberi keleluasaan untuk memilih cawapres pendampingnya.

Baca juga: PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Setelah deklarasi tersebut, Demokrat dan PKS tampak merapat ke Nasdem. Baru-baru ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dukungannya buat Anies.

"Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Terbaru, giliran PKS yang menyatakan dukungan. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu rencananya mendeklarasikan dukungan secara resmi ke Anies pada awal Februari mendatang.

"PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

PKS pun menyatakan, dalam waktu dekat partainya bersama Nasdem dan Demokrat akan bertemu untuk membahas kesepakatan Koalisi Perubahan.

Baca juga: Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Tanda tanya cawapres

Sejak lama, ihwal cawapres menjadi tanda tanya besar di Koalisi Perubahan. Bahkan, disinyalir, rencana koalisi tersebut tak kunjung resmi karena ketiga partai bersikukuh dengan keinginan masing-masing.

Demokrat ngotot mengajukan nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon RI-2.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang mendampingi Anies.

Di sisi lain, Nasdem ingin supaya sosok cawapres bukan kader ketiga partai. Hal ini demi mengutamakan prinsip keadilan.

Baca juga: Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Namun, belakangan, Demokrat mengaku menyerahkan ihwal cawapres sepenuhnya ke Anies. Meski, diakui oleh AHY, kader partainya punya aspirasi sendiri soal sosok calon RI-2.

"Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Sejalan dengan Demokrat, PKS juga mengaku legawa jika bukan kader mereka yang ditunjuk sebagai calon pendamping Anies. Sohibul Iman mengatakan, partainya akan tetap berada di barisan Koalisi Perubahan siapa pun cawapres yang dipilih.

"Selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia, tidak harus kader PKS. (Maka) PKS tetap akan dalam koalisi ini,” kata Sohibul.

Harga mati

Melihat dinamika politik terkini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, dukungan PKS dan Demokrat untuk Anies merupakan langkah maju bagi rencana Koalisi Perubahan.

Setelah ini, Anies didorong untuk bergegas menujuk cawapres pendampingnya agar Koalisi Perubahan bisa segera diresmikan.

"Koalisi Perubahan ini sebaiknya juga segera menentukan siapa pasangan cawapres yang sedianya siap ditunjuk untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Menurut Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal akan memberikan peluang bagi koalisi partai politik untuk menciptakan efek bola salju atau snowball effect.

Bagi Koalisi Perubahan, masa sosialisasi pencapresan Anies akan menjadi lebih panjang sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal ini penting mengingat tingkat elektoral Anies masih jauh tertinggal di belakang Ganjar Pranowo dan bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, kata Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal juga membuka peluang Koalisi Perubahan untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal, sekaligus meraup undecided voters dan swing voters.

Baca juga: Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

"Deklarasi awal pencapresan Anies juga akan memberikan kesempatan kepada Koalisi Perubahan untuk lebih efektif melakukan klarifikasi dan memitigasi serangan-serangan yang barangkali siap dihantamkan oleh lawan politik kepada individu Anies dan gerbong koalisinya," ujarnya.

Umam menilai, sosok cawapres Koalisi Perubahan harus sesuai dengan kriteria yang pernah diajukan Anies. Sebab, Nasdem telah memberi keleluasaan buat bakal capresnya menunjuk calon pendamping.

Cawapres Anies juga hendaknya mampu mendongkrak elektabilitas, mendukung soliditas koalisi, dan kelak mendorong hadirnya pemerintahan yang efektif.

"Jika semua pihak membuka diri, seharusnya sumbatan-sumbatan komunikasi bisa diantisipasi," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, peresmian Koalisi Perubahan masih akan terkendala perdebatan soal sosok cawapres.

PKS memang tampak legawa jika bukan kadernya yang ditunjuk sebagai calon RI-2. Namun, menurut Adi, Demokrat mematok harga mati, bahwa AHY harus jadi cawapres.

"Bagi PKS mungkin tidak memaksakan cawapres, tapi tidak bagi Demokrat. Demokrat tentu harga mati bagi AHY," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Sedianya, Demokrat telah menyatakan dukungan buat Anies maju sebagai capres. Namun, Adi mengatakan, tak ada jaminan dari partai berlambang bintang mercy itu tetap mendukung Anies jika AHY tak dipilih jadi cawapres.

Menurut Adi, Demokrat sendiri sadar bahwa Koalisi Perubahan tak bisa berjalan tanpa partainya. Keinginan Nasdem mengusung Anies mungkin saja gagal jika AHY dan jajarannya bermanuver.

Baca juga: Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Dengan situasi demikian, tak heran jika Demokrat memasang AHY sebagai cawapres harga mati.

"Nasdem itu pilihannya cuma PKS dan Demokrat, yang lain kan partai-partai berusaha menutup diri," ujar Adi.

Adi menambahkan, butuh konsistensi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS sampai pendaftaran capres-cawapres peserta Pemilu 2024 resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Dia bilang, selama nama capres-cawapres belum didaftarkan, masih terbuka peluang buat partai-partai koalisi bubar jalan, tak terkecuali Koalisi Perubahan.

"Sebelum daftar resmi ke KPU, semua poros politik yang ada saat ini termasuk poros perubahan sangat mungkin bubar jalan," tutur Adi.