Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 31/01/2023, 08:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024, bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Sikap itu disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, usai bertemu dengan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri di Istanbul, Turki, pada Sabtu (28/1/2023).

Pertemuan yang dilakukan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan perwakilan Anies di Tim Kecil Penjajakan Koalisi Perubahan, Sudirman Said tersebut dihelat setelah Demokrat secara resmi menyampaikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Baca juga: Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

“PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Kendati telah menyatakan dukungannya kepada Anies, namun sikap resmi PKS secara organisatoris baru akan disampaikan kepada publik saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS pada 24 Februari mendatang. 

Namun, menurut Sohibul, pernyataan itu bisa saja disampaikan lebih cepat setelah Salim Segaf dan Ahmad Syaikhu tiba di Tanah Air pada 3 Februari 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Sudirman menyatakan, dengan dukungan PKS saat ini, Anies telah memenuhi syarat minimum ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR.

“Kami semua berbesar hati, karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah (PT) yang cukup,” tuturnya.

Baca juga: Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Jadi paling akhir beri dukungan

Rencana pembentukan Koalisi Perubahan yang rencananya mengusung Anies di Pilpres 2024 diinisiasi oleh tiga parpol, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS.

Dukungan terhadap Anies pertama kali diberikan Nasdem pada 3 Oktober 2022. Setelah itu, rencana pembentukan Koalisi Perubahan terus dimatangkan.

Berbagai dinamika terjadi dalam rencana penjajakan koalisi itu. Salah satu yang paling mengemuka yakni soal siapa yang akan mendampingi Anies kelak sebagai calon RI-2. 

Baca juga: PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Akibat hal tersebut, koalisi tak kunjung terealisasi hingga kini. Namun pada Kamis (26/1/2023) kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sikap mendukung pencalonan Anies.

Barulah kemudian disusul oleh PKS yang menyampaikan sikap serupa, semalam. Dengan begitu, PKS menjadi partai terakhir dari inisiator Koalisi Perubahan yang menyampaikan dukungan tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku puas dengan keputusan PKS.

Capres 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyambangi Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/11/2022) siang. KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Capres 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyambangi Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/11/2022) siang.

Baginya, hal itu memberi kepastian terhadap pembentukan Koalisi Perubahan.

“Kami merasa bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik, terhadap terbentuknya Koalisi Perubahan itu sudah terjawab hari ini,” sebut dia.

Hingga kini belum ada perjanjian hitam di atas putih atas pembentukan Koalisi Perubahan sebagaimana yang telah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Baca juga: Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sepakat penentuan cawapres di tangan Anies

Sohibul mengungkapkan, PKS telah menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) pada Anies.

Ia mengatakan tak memaksakan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies dalam Pilpres 2024.

“Selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia, tidak harus kader PKS. (Maka) PKS tetap akan dalam koalisi ini,” ucapnya.

Padahal sebelumnya, PKS mendorong agar Anies dapat berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Segera tandatangani nota kesepakatan

Sudirman menyampaikan langkah bakal Koalisi Perubahan selanjutnya adalah menyusun dan menandatangani nota kesepakatan koalisi.

Ia menyebut penandatanganan bakal dilakukan oleh pimpinan ketiga parpol.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

“Dalam waktu dekat para pimpinan puncak parpol akan bertemu untuk menyusun, menyepakati piagam koalisi,” paparnya.

“Dan dalam waktu dekat insya Allah akan dilakukan deklarasi bersama seluruh partai politik pendukung Pak Anies Baswedan,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Respons Politikus PDI-P Usai FIFA Batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia

Respons Politikus PDI-P Usai FIFA Batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia

Nasional
KPK Panggil Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite Jadi Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

KPK Panggil Plh Dirjen Minerba M. Idris Sihite Jadi Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit jadi Kapolda Kalbar Disorot

Kasus Tambang Ilegal Belum Tuntas, Mutasi Brigjen Pipit jadi Kapolda Kalbar Disorot

Nasional
Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

Mutasi 2 Kapolda di Wilayah Strategis dan Aroma Politik Jelang 2024

Nasional
Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Anggota Komisi X: Israel Tetap Berlaga sedangkan Indonesia Dicoret, Memendam Mimpi Anak Muda

Nasional
Kepala Otorita IKN Optimistis Upacara Peringatan Kemerdekaan pada 2024 Digelar di IKN

Kepala Otorita IKN Optimistis Upacara Peringatan Kemerdekaan pada 2024 Digelar di IKN

Nasional
Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Abraham Samad: Perilaku Korup di Mana-mana, Indeks Persepsi Korupsi Jadi Anjlok

Nasional
Jokowi: Film Nasional Melangkah Maju Sesuai Kehendak Zaman

Jokowi: Film Nasional Melangkah Maju Sesuai Kehendak Zaman

Nasional
Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Abraham Samad Sebut Parpol Mudah Dibeli untuk Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset Mungkin Disahkan, tapi Lobi Ketum Parpol Dulu

Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset Mungkin Disahkan, tapi Lobi Ketum Parpol Dulu

Nasional
KPK Tetapkan 10 Orang Tesangka dalam Kasus Korupsi Tukin di ESDM

KPK Tetapkan 10 Orang Tesangka dalam Kasus Korupsi Tukin di ESDM

Nasional
Politisi PDI-P Salahkan PSSI soal Indonesia Tak Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Politisi PDI-P Salahkan PSSI soal Indonesia Tak Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
IKN Sempat Dilanda Banjir, Kepala Otorita Jelaskan Strategi Tata Guna Lahan untuk Mengatasinya

IKN Sempat Dilanda Banjir, Kepala Otorita Jelaskan Strategi Tata Guna Lahan untuk Mengatasinya

Nasional
Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal: Legislator Tertawa, Mahfud MD Geleng Kepala

Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal: Legislator Tertawa, Mahfud MD Geleng Kepala

Nasional
Abraham Samad Kritik Parpol Tak Punya Kode Etik: Orang Bermasalah Bisa Jadi Politisi

Abraham Samad Kritik Parpol Tak Punya Kode Etik: Orang Bermasalah Bisa Jadi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke