Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengapa dua menterinya tidak hadir dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas sejumlah isu di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).

Kedua menteri yang dimaksud berasal dari Partai Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Saat ditanya mengapa Menteri Siti tidak hadir di ratas yang membahas holding Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jokowi menduga ada kegiatan di luar kota.

"Ya mungkin pas ke luar kota," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Isu Reshuffle Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Jokowi kemudian ditanya soal alasan mengapa Menteri Syahrul Yasin Limpo juga tak ada di ratas soal ketersediaan beras nasional pada Selasa siang.

Kepala Negara lantas menjawab bahwa ratas tersebut khusus mengundang menteri-menteri yang terkait operasional di lapangan.

"Oh yang (rapat) langsung operasional lapangan memang. Operasional lapangan mengenai operasi pasar. Operasi pasar urusannya Badan Urusan Logistik (Bulog)," ungkap Jokowi.

"Urusannya dengan Bulog, dengan Badan Pangan Nasional. Dengan Menteri Perdagangan karena perdagangan," tambah Jokowi.

Baca juga: Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sejumlah ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi hingga siang.

Ratas tersebut membahas sejumlah isu dan sedianya dihadiri oleh sejumlah menteri terkait.

Antara lain, ratas yang seharusnya dihadiri oleh Menteri Siti.

Namun, Siti tidak hadir dalam ratas tersebut. Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong yang hadir dalam rapat.

Usai ratas, wartawan langsung bertanya kepada Alue Dohong mengapa Menteri Siti absen.

Namun, Alue Dohong tak mau berkomentar mengenai hal itu.

"No comment kalau urusan itu, no comment," katanya kepada wartawan.

Baca juga: Tak Ikut Rapat dengan Presiden, Mentan SYL Panen Padi di Karawang

Selanjutnya, Presiden menggelar ratas soal ketersediaan beras nasional.

Rapat tersebut diikuti tiga pejabat, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

Namun, Mentan Syahrul Yasin Limpo tidak tampak hadir di istana.

Hal itu sebagaimana pantuan wartawan yang memantau kehadiran para menteri di area pilar belakang Istana Negara.

Hingga rapat berakhir pun tidak tampak kehadiran Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Namun, Zulkifli Hasan, Budi Waseso dan Arief Prasetyo tampak bersama-sama usai ratas selesai.

Baca juga: Bela Mentan dari Serangan PDI-P, Nasdem: Bagaimana dengan Mantan Mensos yang Korupsi?

Menurut Budi Waseso, yang diundang dalam rapat hanya mereka bertiga.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya mengapa Menteri Syahrul tak diundang, Buwas, begitu dia disapa, menyatakan tidak tahu.

Dia pun enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Buwas.

Baca juga: PDI-P Tuding Mentan Salah Beri Data ke Jokowi, Nasdem: Yang Berhak Mengevaluasi Presiden

Diketahui, isu reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin semakin menguat jelang hari Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau esok hari.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu.

Sementara itu, PDI-P terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.

Desakan dari PDI-P awalnya menguat lantaran Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.