Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Kompas.com - 29/01/2023, 19:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkap fenomena yudisialisasi politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Titi, fenomena ini terjadi akibat absennya kemauan politik pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar substansinya relevan dengan tantangan pemilu masa kini.

Keengganan merevisi UU Pemilu ini akhirnya membuat bangsa Indonesia menyerahkan aturan main pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hal ini menyimpan sejumlah potensi masalah tahapan Pemilu 2024 di kemudian hari.

"Ada ketergantungan sangat besar pada hakim dan peradilan untuk menjawab kebuntuan pengaturan pemilu demokratis yang kesulitan dihadirkan karena UU Pemilu-nya tidak direvisi," kata Titi dalam acara "Peluncuran Outlook 2023, Ritual Oligarki Menuju 2024" yang digelar LP3ES, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: MK Tegur DPR karena Intervensi KPU soal Putusan Dapil Pemilu 2024

"Putusan MK bisa hadir kapan saja. Ini diperkirakan akan terus berlanjut selama 2023 atau bahkan sampai awal 2024. Bahkan, selama 2024 karena di 2024 kita juga akan ada pilkada serentak secara nasional," ujarnya lagi.

Titi menyinggung beberapa preseden pengaturan pemilu yang akhirnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi karena UU Pemilu seakan kebal revisi, misalnya soal pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota DPR atau DPRD.

Padahal, menurutnya, DPR seharusnya dapat membuat beleid ini melalui revisi UU Pemilu. Sebagaimana putusan MK yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebelum 5 tahun bebas murni.

Titi juga mempersoalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan.

Baca juga: Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Permohonan Sistem Proporsional Tertutup

KPU disebutnya bisa menjadi pihak yang menyusun aturan progresif semacam itu.

Namun, kenyataannya KPU bahkan hingga saat ini tak berani melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebab, putusan MK hanya menyangkut pasal pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Demikian juga soal hal lainnya, seperti penataan daerah pemilihan hingga penentuan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka/tertutup, Semuanya kini ada di tangan MK akibat mandulnya pihak-pihak tadi.

"Perdebatan yang seharusnya hadir di gedung parlemen dibawa masuk di hadapan 9 hakim konstitusi. Sebagai ruang pengujian undang-undang memang tidak salah, tapi dalam ranah tertentu mestinya dilalui pembentuk undang-undang dan ada progresivitas yang seharusnya bisa dihasilkan KPU," kata Titi.

"Akhirnya, dengan dalih kepastian hukum, menghindari perdebatan, ketidakpastian, justru berbondong-bondong pilihan untuk mendapatkan solusi itu diarahkan ke MK," ujar pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia itu menambahkan.

Baca juga: Perludem Daftarkan Diri ke MK Jadi Pihak Terkait tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Nasional
DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

MUI Tetap Apresiasi PSSI Meski Gagal Lobi FIFA Agar Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
PKB: Pecinta Bola Akan 'Tandain' Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

PKB: Pecinta Bola Akan "Tandain" Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

Nasional
Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin 'Ibu' Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin "Ibu" Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Nasional
Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Nasional
 Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Nasional
Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke