Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Kompas.com - 29/01/2023, 17:03 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan situasi awal penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Jokowi mengungkapkan, di masa awal pandemi Covid-19, mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju meminta untuk mengambil kebijakan lockdown.

“Pada rapat kabinet hampir 80 persen menteri (mengatakan),’lockdown Pak'. Cek ke masyarakat juga mintanya sama,” ujar Jokowi saat menghadiri perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Namun, menurut Jokowi, pemerintah tidak mau terburu-buru mengambil kebijakan lockdown saat itu.

Baca juga: Putuskan Tak Terapkan Lockdown, Jokowi: Kalau Dilakukan, Rakyat Pasti Rusuh

Jokowi meminta jajarannya untuk menghitung untung rugi dari kebijakan lockdown. Termasuk, memeriksa kekuatan finansial masyarakat.

“Pada saat itu kita masih jernih, dan tenang, menghitung kekuatan rakyat di bawah seperti apa,” kata Jokowi.

Menurutnya, jika kala itu pemerintah salah mengambil kebijakan maka berpotensi menyebabkan kerusuhan di tengah masyarakat.

“Dikalkulasikan kekuatan sampai berapa hari atau berapa minggu. Kalau salah memutuskan, mungkin enggak ada dua minggu kita sudah rusuh saat itu,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Semadi Tiga Hari untuk Putuskan Lockdown atau Tidak

Jokowi mengatakan, atas berbagai pertimbangan maka pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan lockdown.

“Meskipun tekanannya lockdown, dan ternyata (keputusan) tidak salah,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengaku semedi selama tiga hari sebelum memutuskan kebijakan penanganan Covid-19 di awal masa pandemi.

Ia melakukan semedi untuk memutuskan apakah Indonesia harus melakukan lockdown (karantina wilayah) atau tidak.

"Saya semadi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Putuskan Tak Terapkan Lockdown, Jokowi: Kalau Dilakukan, Rakyat Pasti Rusuh

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Absen di Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen di Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com