Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi buat Kepala Daerah: Sering-sering Masuk Pasar hingga Hati-hati Polemik Bangun Rumah Ibadah

Kompas.com - 18/01/2023, 08:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan beberapa pesan kepada kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota.

Pesan-pesan tersebut merupakan arahan atas fenomena-fenomena yang terjadi beberapa waktu ke belakang, mulai dari adanya perlambatan ekonomi dunia yang membuat harga barang melonjak, hingga sulitnya membangun rumah ibadah bagi agama tertentu.

Baca juga: Jokowi ke Kepala Daerah: Desain Program Sebelum Tahun Berjalan, Jangan Sampai Jadi Silpa

Arahan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Berikut ini pesan-pesan yang disampaikan Jokowi kepada kepala daerah:

1. Hati-hati perlambatan ekonomi

Dalam arahannya, Jokowi meminta kepala daerah berhati-hati atas potensi perlambatan ekonomi dunia, yang bisa berdampak pada perekonomian di dalam negeri.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung masih lebih baik, Jokowi mengingatkan agar tetap waspada menyusul adanya prediksi dari salah satu lembaga internasional, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

IMF memproyeksi, sepertiga atau 70 negara akan mengalami resesi pada 2023. Tak cuma itu, ratusan juta penduduk negara lain yang tidak mengalami resesi akan merasakan seperti sedang resesi.

"Untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati pada 2023 Kristalina Georgieva (Direktur Pelaksana IMF) mengatakan 1/3 ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," kata Jokowi, Selasa.

Baca juga: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Jokowi Minta Perizinannya Tak Berbulan-bulan

Jokowi lantas membeberkan, saat ini sudah ada 47 negara yang mengantre untuk meminta bantuan dana kepada IMF. Indonesia kata Jokowi, pernah melakukan hal serupa saat krisis di tahun 1997-1998.

"Ini 47 negara dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF. sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang enggak mudah ini. Situasi global masih tidak mudah," bebernya.

2. Minta gubernur-bupati sering masuk pasar

Arahan lainnya, Jokowi meminta gubernur, bupati, dan wali kota sering-sering masuk ke pasar untuk mengecek harga-harga bahan pangan di tingkat konsumen.

Pengecekan ini perlu dilakukan agar data harga yang disampaikan para bawahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Jokowi, saat ini sudah tidak zaman lagi pejabat yang mengandalkan laporan dari bawahannya, dengan sistem asal bapak senang (ABS).

Permintaan Jokowi bukan tanpa alasan. Pasalnya, tingkat inflasi masih menjadi momok mengerikan pada 2023.

Sejauh ini saja, ada beberapa harga bahan pangan yang naik. Tercatat, harga beras sudah naik di 79 daerah, harga telur naik di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras melonjak di 75 daerah.

Baca juga: Minta Kota Punya Branding Berbeda, Jokowi: Jangan Semua Sama, Mirip-mirip

"Tolong bupati, walikota, gubernur, sering-sering masuk pasar. cek betul-betul di lapangan apakah data-data itu sesuai dengan di lapangan," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com