Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Masrully
ASN

Analis Kebijakan pada Lembaga Administrasi Negara RI

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Kompas.com - 17/05/2024, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MESKIPUN pemerintahan presiden baru Prabowo Subianto belum dimulai, tetapi berbagai isu rancangan kabinet pemerintahan sudah muncul.

Muncul usulan kepada pemerintahan selanjutnya untuk membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 40 kementerian.

Wacana tersebut tentunya menjadi perbincangan hangat di ruang publik, menimbulkan berbagai persepsi positif dan negatif.

Usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengenai urgensi dan argumennya agar tidak muncul dugaan semata-mata untuk kepentingan politis. Apalagi rencana tersebut, jika direalisasikan, tentunya akan berdampak pada peningkatan pembiayaan negara.

Menambah jumlah kementerian tentunya menambah jumlah jabatan menteri beserta jajarannya, jumlah gedung, sarana prasarana, dll. Ini tentunya meningkatkan pengeluaran negara, baik dari segi gaji maupun fasilitas lainnya.

Secara potensi, memungkinkan saja untuk menambah jumlah kementerian, meskipun harus mengubah terlebih dahulu Undang-Undang tentang Kementerian negara, yaitu UU Nomor 39 tahun 2008. Pasalnya, UU membatasi jumlah 34 kementerian.

Lalu pertanyaan selanjutnya, sejauh mana urgensinya sehingga diperlukan mengubah jumlah kementerian.

Jika memang struktur yang ada sekarang dianggap belum efektif, apakah tidak bisa diselesaikan tanpa menambah jumlah kementeriannya? Misal, dengan mengatur ulang perumpunan kementerian-kementerian yang ada.

Mungkin ada kementerian-kementerian yang selayaknya diturunkan levelnya dengan hanya diurus oleh lembaga nonkementerian saja. Atau ada kementerian yang terlalu kecil urusannya sehingga digabung ke kementerian lain, misalnya.

Semangat Reformasi Birokrasi

Salah satu upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi, termasuk membentuk struktur yang ramping.

Menjadi pertanyaan, apakah membentuk 40 kementerian sudah sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang dilakukan selama ini?

Presiden Jokowi memiliki semangat memangkas dan merampingkan birokrasi. Misalnya, dengan menghapus banyak lembaga nonstruktural (LNS) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pada 2014, Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga melalui Peraturan Presiden No. 176 tahun 2014. Kemudian pada 2020, Presiden Jokowi kembali membubarkan 10 lembaga non struktural (LNS).

Total selama kurun waktu 2014-2020, Presiden Joko Widodo telah membubarkan 37 LNS dan mengintegrasikan tugas dan fungsinya ke kementerian dan lembaga yang bersesuaian.

Selain itu, semenjak 2020, pemerintah melakukan pemangkasan eselonisasi di jabatan ASN. Eselonisasi ASN dipangkas menjadi 2 level saja, jabatan eselon III dan eselon IV sebagian besar dihapuskan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com