Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Jokowi Minta Perizinannya Tak Berbulan-bulan

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati menyelesaikan izin investasi yang masih terkendala.

Jokowi tidak ingin perizinan ini memakan waktu berbulan-bulan.

"Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," ujar Jokowi.

Baca juga: Minta Kota Punya Branding Berbeda, Jokowi: Jangan Semua Sama, Mirip-mirip

Jokowi mengingatkan, investasi dan ekspor menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, saat perekonomian berisiko melambat.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) bahkan memproyeksi, sepertiga atau 70 negara diproyeksi resesi pada tahun ini.

"Yang namanya investasi itu sekarang menjadi rebutan bagi semua negara. (Dalam) situasi yang sangat sulit investasi jadi kunci, ekspor jadi kunci. Kita semua harus tahu mengenai ini sehingga terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini ada dua permasalahan yang membuat investasi terhambat.

Masalah pertama adalah masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang kerap terjadi di daerah-daerah.

Ia tidak memungkiri, KKPR masih menjadi masalah di separuh daerah. Daerah-daerah tersebut belum mampu menyelesaikan KKPR.

"Sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD, agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut 47 Negara Sudah Jadi Pasien IMF, yang Antre Masih Banyak

Adapun masalah kedua yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan nama Izin Mendirikan Gedung (IMB).

"Dulu namanya IMB, ini ganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Izin gedung, begitu aja. Yang paling penting bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat. Dua hal ini yang menjadi problem besar yang harus diselesaikan," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengaku bersyukur karena 53 persen investasi sudah menyebar di luar Pulau Jawa. Hal ini membuat pemerataan pendapatan juga tercipta.

Sepanjang tahun 2022 kata Jokowi, pemerintah telah berhasil mencapai target investasi Rp 1.000 triliun.

"Dari target Rp 1.000 triliun investasi kita di 2022 sudah tercapai, menciptakan lapangan kerja 1,3 juta. Sehingga sekali lagi, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi.