Rapat di DPR soal Perppu Ciptaker Tertutup, Krisdayanti Bilang Permintaan Menaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja Komisi IX DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung tertutup.

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti mengatakan, keputusan itu diambil atas permintaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

“Iya betul sekali (permintaan Ida), kita coba mengakomodir apa keinginan dari mitra kami supaya di dalamnya lebih luas dan leluasa lagi mereka menjawab,” ujar Krisdayanti ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Ia mengungkapkan alasan Ida meminta rapat berlangsung tertutup adalah menghindari tekanan dari berbagai pihak.

Baca juga: Jimly Sebut Revisi UU Ciptaker Tidak Sulit Ketimbang Terbitkan Perppu

“Supaya nanti kita punya bergaining khusus, yang positif, untuk bisa memberikan informasi pada masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, Ida mendapatkan banyak masukan dan kritik dari para anggota Komisi IX DPR RI.

Pasalnya, Perppu Ciptaker tiba-tiba disahkan oleh pemerintah ketika anggota Parlemen tengah menjalani reses.

“Kan kita tuh di dapil (daerah pemilihan), belum selesai reses, ternyata di Desember muncul peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini,” sebut dia.

“Jelas kami juga di Komisi IX, artinya benar-benar tidak dilibatkan, bahkan (tidak) paling dicari duluan,” sambungnya.

Terakhir, ia menuturkan, Kemenaker masih meminta waktu untuk menerima berbagai masukan terkait Perppu Ciptaker.

Baca juga: Yusril: Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Jokowi Jauh Memenuhi Alasan Pemakzulan

“Kami harapkan komunikasi melibatkan banyak pihak dari para ahli. Sehingga tadi dari pihak internal Ibu Menteri, tadi mohon sepertinya masih mau ada adjust lagi, supaya perppu ini lebih netral lagi,” tandasnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengklaim Perppu Ciptaker dibuat untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, tahun 2023 bakal terjadi badai krisis ekonomi di berbagai negara.

"Menyelamatkan ekonomi masyarakat itu yang pokok. Nah caranya ya investasi masuk, yang dari luar negeri, yang dari dalam luar negeri, dipercepat pertumbuhan ekonomi kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, semua. Dibuat dulu strateginya, langkah strategisnya tahun 2023," jelasnya.