Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Denny Indra Sukmawan
Dosen

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Populisme ala Ridwan Kamil

Kompas.com - 06/01/2023, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA hari belakangan, Ridwan Kamil menjadi kontroversi. Persoalannya sederhana, respons Kang Emil -panggilan akrabnya, terhadap kritik salah satu warganet dianggap terlalu berlebihan.

Dari sisi regulasi, sebenarnya kebijakan Kang Emil di Masjid Al Jabbar tidak salah. Namun dari sisi etika politik, bisa jadi Kang Emil salah langkah.

Membangun rumah ibadah dengan dukungan anggaran daerah lebih dari Rp 1 Triliun, di era pandemi Covid-19 bisa jadi tidak merefleksikan keadilan dan kebijaksanaan seorang pemimpin.

Sejumlah warga berada di pelataran masjid usai peresmian Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/12/2022). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Masjid Raya Al Jabbar sekaligus menggelar Salat Jumat perdana di Masjid Raya tersebut. Dok. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI Sejumlah warga berada di pelataran masjid usai peresmian Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/12/2022). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Masjid Raya Al Jabbar sekaligus menggelar Salat Jumat perdana di Masjid Raya tersebut.
Jawa Barat sudah memiliki Masjid Raya di Bandung. Tentu keliru menganggap masjid ini bukan representasinya.

Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi penduduk paling besar di Indonesia -sekitar 49 juta jiwa per 2020.

Dari jumlah tersebut, komposisi penduduk Muslim adalah yang paling besar -hampir 97 persen dari jumlah penduduk.

Jumlah masjid di Jawa Barat paling banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia -kurang lebih ada 49.000 bangunan (BPS, 2021).

Kalaupun tetap ngotot ingin membangun masjid, sepertinya di Kabupaten Bogor lebih bermanfaat. Kalkulasinya seperti ini, di Bogor ada 4,8 juta penduduk Muslim, sementara jumlah masjid di sana “hanya” 2.300-an bangunan.

Bandingkan dengan Bandung Raya yang penduduk Muslimnya ada sekitar 5,6 juta jiwa dan jumlah masjidnya ada 5.300-an. Tentu ini masih kalkulasi sederhana, belum mempertimbangkan aspek politik dan ekonomi yang muncul.

Baiknya Kang Emil dan Pemprov Jabar menjelaskan hitung-hitungan manfaat ini ke publik untuk meredam kontroversi.

Pemimpin populis di era pasca-Populisme

Masjid megah tersebut sudah berdiri. Selamat kepada warga Bandung Raya atas masjid barunya, atas ruang publik barunya.

Tentu kita berharap masjid ini bukan cuma sekadar simbol. Namun mesin bagi gerakan-gerakan Islam moderat yang memperkuat toleransi antarmasyarakat di sana. Harapan saya dan mungkin para pembaca, ini legacy Kang Emil dengan Masjid Al-Jabbar.

Namun saya ingin mengkritik Kang Emil lebih jauh lagi. Saya berangkat dari keinginan beliau yang terlihat jelas di publik: ingin menjadi salah satu calon dalam kontestasi Pemilu 2024 nanti -entah menjadi presiden, atau (mengutip banyak hasil lembaga survei) yang paling realistis wakil presiden.

Kang Emil adalah tipe pemimpin populis, seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Layaknya pemimpin populis di seluruh dunia, salah satu gerakan politik Kang Emil bertumpu pada ketokohannya di media sosial.

Di era populisme, ketokohan di media sosial memang penting, dan Kang Emil paham betul soal ini. Klaim-klaim politik beliau lebih banyak menargetkan dua kelompok massa: Islam dan Generasi Milenial.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com