Populisme ala Ridwan Kamil

Kedua, komunikasi politik didasarkan pada salah satu: konsisten membangun kedekatan dengan elite politik, atau konsisten mengadvokasi kelompok-kelompok minoritas pada dimensi sosial, politik, dan ekonomi.

Untuk yang pertama, Kang Emil memang cukup giat, namun efektivitasnya belum terlihat. Buktinya, hari ini belum ada partai politik yang cukup serius “melamar” beliau.

Sedangkan untuk yang kedua, saya bisa bilang Kang Emil gagal menarasikan kebijakan-kebijakannya di Jawa Barat, terutama dalam hal membangun toleransi antarumat beragama, membawa kelas menengah bawah di Jawa Barat naik kelas, bahkan mengadvokasi para pengusaha lokal Jawa Barat yang tidak kalah babak belur selama pandemi berlangsung.

Ketiga, opini di grass root cenderung lebih penting dibandingkan opini di media sosial. Selama satu dekade kebelakang, masyarakat Indonesia telah belajar banyak dengan eksistensi buzzer (pendengung) politik dll.

Singkat kata, narasi yang berkembang atau sengaja dibangun di media sosial belum tentu atau makin sulit ditelan mentah-mentah oleh masyarakat.

Menurut saya, tesis ini diperkuat konsistensi gerakan-gerakan masyarakat sipil yang giat mendorong literasi digital.

Faktanya, kondisi Jawa Barat tidak betul-betul merepresentasikan sejumlah konten-konten media sosial Kang Emil.

Investasi yang masuk di Jawa Barat memang yang paling tinggi di Indonesia. Namun ketimpangan si kaya dengan si miskin di Jawa Barat masuk lima besar nasional.

Selain itu, Jawa Barat juga masih belum lepas dari predikat provinsi intoleran. Setidaknya begitu hasil kajian Imparsial dan Setara Institute.

Pada akhirnya, saya ingin katakan, dengan memimpin Jawa Barat di era pandemi Covid-19, sebenarnya Kang Emil patut diperhitungkan untuk memimpin Indonesia di masa depan, dan banyak survei politik yang bisa memvalidasi pernyataan ini. Racikan populisnya saja yang sebaiknya dikurangi.