Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/01/2023, 07:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan (reshuffle) kabinet semakin menguat di pekan pertama bulan Januari 2023.

Terlebih, setelah dua partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem saling adu argumen soal reshuffle.

PDI-P menyinggung soal kinerja menteri-menteri dari Nasdem yang dinilai belum maksimal.

Sementara itu, Nasdem menegaskan agar PDI-P tak mencampuri hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle.

Baca juga: Ngabalin: Reshuffle Mungkin Januari ini, Kita Tunggu Bareng-bareng

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, ada kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju dilakukan pada Januari ini.

Menurutnya, publik sebaiknya sama-sama menunggu kepastian dari Presiden Jokowi mengenai kapan perombakan kabinet dilakukan.

"(Reshuffle) Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Menteri yang di-reshuffle jangan tersinggung

Ngabalin juga memberi pesan kepada menteri-menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

Meski tak menyebutkan nama, tapi Ngabalin meminta agar mereka tak tersinggung ketika diganti.

"Kalau nanti ada menteri yang diganti (reshuffle) harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja," ujar Ngabalin.

Baca juga: Ngabalin: Kalau Ada Menteri Kena Reshuffle Jangan Marah, Jangan Dongkol

"Tetap semangat dan harus berterimakasih pada presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," katanya lagi.

Pada Kamis siang, Presiden Jokowi juga kembali memberikan jawaban singkatnya soal kemungkinan reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat ditanya wartawan usai kunjungan di PT Pertamina Blok Rokan, Provinsi Riau.

Kepala Negara menyampaikan bisa saja reshuffle terjadi pada pekan ini maupun pekan depan.

"(Reshuffle bisa) Besok. Ya besok, bisa Jumat (6/1/2023), Senin bisa Selasa bisa Rabu," kata Jokowi.

Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi: Bisa Jumat, Senin, Selasa, Rabu...

Isyarat-isyarat reshuffle dari Jokowi

Untuk diketahui, sejak akhir 2022 hingga awal 2023 ini Presiden Jokowi sudah empat kali ditanya wartawan mengenai isu perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Dalam keempat kesempatan tersebut, Kepala Negara hanya memberi jawaban yang singkat.

Pada 23 Desember 2022, Presiden ditanyai tanggapan tentang hasil survei terbaru dari lembaga Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden sepakat bila Presiden merombak kabinet Indonesia Maju.

Jokowi hanya menjawab singkat soal kemungkinan itu.

"Mungkin," ujar Jokowi kepada awak media usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat.

Saat awak media menanyakan apakah kemungkinan reshuffle dilakukan awal 2023, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti.

"Ya nanti," kata Jokowi menegaskan.

Baca juga: Gaduh soal Reshuffle, PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Isu mengenai perombakan kabinet sebenarnya kembali mengemuka menjelang akhir 2022.

Terlebih, setelah salah satu parpol koalisi pendukung Jokowi, yakni Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada November tahun lalu.

Pencapresan itu pun mendapat reaksi dari parpol koalisi dan relawan Jokowi.

Beberapa dari mereka mendukung wacana reshuffle yang menyasar menteri-menteri dari Nasdem.

Salah satu penyebabnya karena langkah Nasdem yang dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi yang meminta hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres.

Di sisi lain, sebagaimana disebutkan PDI-P, sosok Anies Baswedan merupakan antitesis dari pemerintah.

Selain itu, figur Anies juga kerap disebut berseberangan dengan politik Istana sehingga Nasdem dianggap seperti bermain dua kaki.

Baca juga: Pengamat: Isu Reshuffle Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Pada Desember 2022, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta agar dua menteri asal Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Namun, dalam keterangan pers seusai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, pada akhir Desember lalu, Jokowi tidak banyak berkomentar saat media meminta tanggapannya.

"PDI-P menyarankan untuk me-reshuffle Mentan sama KLHK, Pak, PDI-P menyarankan, apakah di antaranya itu (yang akan di-reshuffle)?" tanya wartawan kepada Jokowi.

Pertanyaan itu hanya direspons dengan senyuman oleh Jokowi.

Jokowi lalu kembali ditanya soal kisi-kisi mengenai menteri yang akan dicopot apabila ada reshuffle kabinet.

Namun, Jokowi tidak memberi jawaban dengan jelas.

"Clue-nya, ya udah" kata Jokowi lalu berjalan meninggalkan wartawan.

Baca juga: Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar Reshuffle pada 2023...

Setelahnya, Presiden Jokowi kembali memberikan tanggapannya saat ditanya soal isu perombakan kabinet yang disebut-sebut mungkin terjadi tahun 2023.

Dalam keterangannya pada Senin (2/1/2023), Jokowi menegaskan agar masyarakat menunggu saja kapan reshuffle terjadi.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Saat wartawan kembali bertanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan, Jokowi pun kembali menegaskan agar publik menunggu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi singkat.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kian Menguat, Jokowi Diprediksi Bakal Sisakan 1 Menteri Nasdem

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Halim Pastikan Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Gus Halim Pastikan Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Nasional
Amnesty Internasional Sebut PN Jakarta Timur Beri Perlakuan Khusus Terhadap Luhut dalam Sidang Fatia-Haris

Amnesty Internasional Sebut PN Jakarta Timur Beri Perlakuan Khusus Terhadap Luhut dalam Sidang Fatia-Haris

Nasional
Jalani Masa Ospek di PPP, Sandiaga: Sebentar Lagi Mudah-mudahan Enggak Jomblo Lagi

Jalani Masa Ospek di PPP, Sandiaga: Sebentar Lagi Mudah-mudahan Enggak Jomblo Lagi

Nasional
Pemenang GTTGN Ke-XXIII Diumumkan, Berikut Daftar Lengkapnya

Pemenang GTTGN Ke-XXIII Diumumkan, Berikut Daftar Lengkapnya

Nasional
Setelah Perindo, Puan Ungkap Ada Partai Lain yang Bakal Ikut Dukung Ganjar

Setelah Perindo, Puan Ungkap Ada Partai Lain yang Bakal Ikut Dukung Ganjar

Nasional
Kerja Sama Politik dengan Perindo, Megawati Ingatkan Pemilu Itu Pileg, Pilkada, dan Pilpres

Kerja Sama Politik dengan Perindo, Megawati Ingatkan Pemilu Itu Pileg, Pilkada, dan Pilpres

Nasional
Sandiaga Uno Tak Mau Dianggap Jadi Pihak yang Dekati PKS untuk Jegal Pencapresan Anies

Sandiaga Uno Tak Mau Dianggap Jadi Pihak yang Dekati PKS untuk Jegal Pencapresan Anies

Nasional
KY Minta Hakim Menahan Diri dari Perkataan yang Seksis dan Misoginis

KY Minta Hakim Menahan Diri dari Perkataan yang Seksis dan Misoginis

Nasional
Ade Armando Mengaku Sukarela Bela Jokowi di Media Sosial

Ade Armando Mengaku Sukarela Bela Jokowi di Media Sosial

Nasional
KY Pantau Sidang Haris Azhar-Fatia, Catat Semua Perilaku Hakim

KY Pantau Sidang Haris Azhar-Fatia, Catat Semua Perilaku Hakim

Nasional
Data KPU, PSI dan PDI-P Paling Miskin Bacaleg Perempuan, Ummat Terbanyak

Data KPU, PSI dan PDI-P Paling Miskin Bacaleg Perempuan, Ummat Terbanyak

Nasional
KPK Akan Kembangkan Dugaan Gratifikasi Andhi Pramono ke TPPU

KPK Akan Kembangkan Dugaan Gratifikasi Andhi Pramono ke TPPU

Nasional
Ketum PBNU Anggap 'Cawe-cawe' Jokowi sebagai Tanggung Jawab Jaga Stabilitas

Ketum PBNU Anggap "Cawe-cawe" Jokowi sebagai Tanggung Jawab Jaga Stabilitas

Nasional
Gibran Belum Cukup Umur Maju pada Pilpres, Apa Saja Syarat Jadi Capres-Cawapres?

Gibran Belum Cukup Umur Maju pada Pilpres, Apa Saja Syarat Jadi Capres-Cawapres?

Nasional
Demokrat Dinilai Mulai Khawatir Arah Angin Cawapres Anies Lebih Berpihak ke Khofifah

Demokrat Dinilai Mulai Khawatir Arah Angin Cawapres Anies Lebih Berpihak ke Khofifah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com