Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Capres dan Koalisi yang Harus Dipilih PDI-P untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 05/01/2023, 15:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga awal tahun 2023 ini, PDI-P selaku partai pemenang Pemilu 2019 belum menentukan calon presiden (capres) yang bakal diusung dan koalisi pilihan mereka untuk berkontestasi di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Walau begitu, setidaknya ada dua kader PDI-P yang kerap digadang-gadang menjadi capres.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Puan Maharani menjadi sosok yang paling sering disebut-sebut oleh internal PDI-P.

Hanya saja, elektabilitas Puan sebagai capres jauh berada di bawah elektabilitas Ganjar di sejumlah lembaga survei kredibel.

Baca juga: Hasil Safari Politik Puan Sudah Diserahkan ke Megawati, Isinya Rencana Kerja Sama Politik hingga Capres-Cawapres

Sementara untuk koalisi, PDI-P terlihat belum berpasangan dengan partai politik manapun, di saat partai lain sudah mulai bergerak mendeklarasikan koalisi masing-masing.

Capres dan koalisi yang harus PDI-P pilih

Berbicara soal sikap politik PDI-P, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, sebenarnya Ganjar dan Puan memiliki peluang maju sebagai capres yang sama besarnya.

Menurut Agung, jika dilihat dari segi kuantitatif atau elektabilitas, PDI-P harus memilih Ganjar sebagai kandidat.

Namun, secara kualitatif nama Puan mencuat karena banyak faktor. Apalagi, PDI-P tidak hanya melihat elektabilitas seseorang saat menentukan capres.

"Karena ada arahan secara kualitatif, sehingga Puan juga mengemuka. Ini terkait soal kedekatan personal dengan ketua umum, kontribusi kepada partai, dan pengalaman politik lintas kekuasaan," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Pesan Megawati Soal Pengumuman Capres-Cawapres di HUT PDI-P: Sabar Saja, Ada Waktunya

Agung mengungkapkan, PDI-P sebenarnya bisa mengusung paket capres-cawapres mereka sendiri untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Oleh karena itu, menurut Agung, akan lebih baik dibuka opsi menyandingkan Ganjar dan Puan sebagai pasangan ketimbang membandingkan keduanya.

Namun, jika hal itu terjadi, sebenarnya akan merugikan karena membuat ceruk pemilih yang disasar PDI-P semakin mengecil.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, kalau eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan betul-betul maju di Pilpres 2024, maka PDI-P wajib mencalonkan Ganjar.

"Bila lawan yang dihadapi adalah Anies, maka PDI-P mau tak mau menjadi niscaya mengajukan nama Ganjar, karena hanya Ganjar yang sepadan melawan Anies," kata Agung.

Baca juga: Soal Kemungkinan Pengumuman Capres-Cawapres saat HUT ke-50 PDI-P, Bambang Pacul: Mungkin, tapi Rasanya Kecil

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com