Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Capres dan Koalisi yang Harus Dipilih PDI-P untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 05/01/2023, 15:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Dengan begitu, Ganjar tinggal menggandeng sosok Airlangga Hartarto atau Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Terkait koalisi, PDI-P disebut Agung bisa saja bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Ia mengatakan, KIR yang digagas Gerindra-PKB sebenarnya lebih berpeluang menang ketimbang KIB, jika Anies tidak maju.

Apabila Anies tidak maju, kata Agung, peluang Puan Maharani dimajukan PDI-P juga semakin besar.

"Tapi, bila Anies tak jadi maju, maka opsi Puan untuk dimajukan membesar. Dan di titik ini nama Prabowo menjadi relevan. Sehingga Gerindra, baik sebagai partai atau ketika melebur dalam KIR menjadi bagian penting bagi PDI-P karena dapat lebih fleksibel memenangkan," ujar Agung.

Baca juga: PKS Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P Umumkan Capres

Sementara itu, Agung mengingatkan PDI-P harus mampu menjembatani keinginan partai, Puan, dan Ganjar jika ingin menang pemilu tiga kali berturut-turut atau hattrick.

Sebab, bila ketiganya terbelah dalam Pemilu 2024, maka kekalahan salah satu di pentas elektoral, yakni pileg atau pilpres membesar atau bahkan kalah kedua-duanya semakin terbuka.

"Otomatis perlu dicari solusinya apakah dengan memunculkan duet Ganjar-Puan atau membagi peran strategis agar keduanya tetap mampu memperkuat partai secara internal-eksternal. Misalnya, dengan skema Ganjar menjadi capres dan Puan menjadi Ketum PDIP pasca Ibu Mega," kata Agung.

Baca juga: Megawati Bakal Umumkan Capres PDI-P pada 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com