Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Capres dan Koalisi yang Harus Dipilih PDI-P untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 05/01/2023, 15:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga awal tahun 2023 ini, PDI-P selaku partai pemenang Pemilu 2019 belum menentukan calon presiden (capres) yang bakal diusung dan koalisi pilihan mereka untuk berkontestasi di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Walau begitu, setidaknya ada dua kader PDI-P yang kerap digadang-gadang menjadi capres.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Puan Maharani menjadi sosok yang paling sering disebut-sebut oleh internal PDI-P.

Hanya saja, elektabilitas Puan sebagai capres jauh berada di bawah elektabilitas Ganjar di sejumlah lembaga survei kredibel.

Baca juga: Hasil Safari Politik Puan Sudah Diserahkan ke Megawati, Isinya Rencana Kerja Sama Politik hingga Capres-Cawapres

Sementara untuk koalisi, PDI-P terlihat belum berpasangan dengan partai politik manapun, di saat partai lain sudah mulai bergerak mendeklarasikan koalisi masing-masing.

Capres dan koalisi yang harus PDI-P pilih

Berbicara soal sikap politik PDI-P, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, sebenarnya Ganjar dan Puan memiliki peluang maju sebagai capres yang sama besarnya.

Menurut Agung, jika dilihat dari segi kuantitatif atau elektabilitas, PDI-P harus memilih Ganjar sebagai kandidat.

Namun, secara kualitatif nama Puan mencuat karena banyak faktor. Apalagi, PDI-P tidak hanya melihat elektabilitas seseorang saat menentukan capres.

"Karena ada arahan secara kualitatif, sehingga Puan juga mengemuka. Ini terkait soal kedekatan personal dengan ketua umum, kontribusi kepada partai, dan pengalaman politik lintas kekuasaan," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Pesan Megawati Soal Pengumuman Capres-Cawapres di HUT PDI-P: Sabar Saja, Ada Waktunya

Agung mengungkapkan, PDI-P sebenarnya bisa mengusung paket capres-cawapres mereka sendiri untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Oleh karena itu, menurut Agung, akan lebih baik dibuka opsi menyandingkan Ganjar dan Puan sebagai pasangan ketimbang membandingkan keduanya.

Namun, jika hal itu terjadi, sebenarnya akan merugikan karena membuat ceruk pemilih yang disasar PDI-P semakin mengecil.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, kalau eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan betul-betul maju di Pilpres 2024, maka PDI-P wajib mencalonkan Ganjar.

"Bila lawan yang dihadapi adalah Anies, maka PDI-P mau tak mau menjadi niscaya mengajukan nama Ganjar, karena hanya Ganjar yang sepadan melawan Anies," kata Agung.

Baca juga: Soal Kemungkinan Pengumuman Capres-Cawapres saat HUT ke-50 PDI-P, Bambang Pacul: Mungkin, tapi Rasanya Kecil

Dengan begitu, Ganjar tinggal menggandeng sosok Airlangga Hartarto atau Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Terkait koalisi, PDI-P disebut Agung bisa saja bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Ia mengatakan, KIR yang digagas Gerindra-PKB sebenarnya lebih berpeluang menang ketimbang KIB, jika Anies tidak maju.

Apabila Anies tidak maju, kata Agung, peluang Puan Maharani dimajukan PDI-P juga semakin besar.

"Tapi, bila Anies tak jadi maju, maka opsi Puan untuk dimajukan membesar. Dan di titik ini nama Prabowo menjadi relevan. Sehingga Gerindra, baik sebagai partai atau ketika melebur dalam KIR menjadi bagian penting bagi PDI-P karena dapat lebih fleksibel memenangkan," ujar Agung.

Baca juga: PKS Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P Umumkan Capres

Sementara itu, Agung mengingatkan PDI-P harus mampu menjembatani keinginan partai, Puan, dan Ganjar jika ingin menang pemilu tiga kali berturut-turut atau hattrick.

Sebab, bila ketiganya terbelah dalam Pemilu 2024, maka kekalahan salah satu di pentas elektoral, yakni pileg atau pilpres membesar atau bahkan kalah kedua-duanya semakin terbuka.

"Otomatis perlu dicari solusinya apakah dengan memunculkan duet Ganjar-Puan atau membagi peran strategis agar keduanya tetap mampu memperkuat partai secara internal-eksternal. Misalnya, dengan skema Ganjar menjadi capres dan Puan menjadi Ketum PDIP pasca Ibu Mega," kata Agung.

Baca juga: Megawati Bakal Umumkan Capres PDI-P pada 2023

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com