Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa metode verifikasi faktual syarat dukungan bagi bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai tidak menggunakan metode sampling, tetapi sensus.

"Dengan cara canvassing atau dikunjungi dari pintu-ke-pintu rumah pendukung serta menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti pemanggilan video," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, kepada Kompas.com pada Sabtu (11/5/2024).

Artinya, verifikasi faktual dilakukan terhadap setiap warga yang menyerahkan salinan KTP sebagai bukti dukungannya terhadap bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai.

Baca juga: Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Hal ini berbeda dengan metode verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, yang dilakukan secara sampling, sehingga hanya sebagian dari daftar anggota partai politik yang ditemui secara langsung oleh verifikator KPU.

Dengan verifikasi metode sensus ini, beban kerja para verifikator KPU diprediksi akan cukup berat.

Sebab, tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya, Pilkada 2024 digelar secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, kecuali Provinsi DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di Jakarta.

Itu berarti, verifikator KPU di setiap provinsi harus mengerjakan verifikasi untuk bakal pasangan calon gubernur nonpartai sekaligus bakal pasangan calon bupati/wali kota nonpartai di provinsi yang sama.

Baca juga: Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Idham mengakui hal itu dan mengeklaim pihaknya telah melakukan analisis mendalam terkait beban kerja pelaksanaan verifikasi faktual bukti dukungan bagi bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai.

"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual didukung oleh penyelenggara Pilkada badan ad hoc seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Insya Allah semuanya akan berjalan lancar," ungkap dia.

"Prinsip efektif dan efisien jadi landasan pelibatan badan ad hoc dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan tersebut," ucap Idham.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur, bakal pasangan calon nonpartai mEmang mesti terlebih dulu menyerahkan syarat dukungan ke KPU.

Penyerahan dukungan ini menjadi syarat bagi mereka untuk bisa mendaftar secara resmi sebagai calon gubernur dan bersaing dengan calon usungan dari partai politik yang tak perlu verifikasi.

Dukungan yang dimaksud berupa dukungan dari sejumlah penduduk pada daerah tersebut yang telah memiliki hak pilih. Jumlah dukungannya diatur lebih lanjut di dalam UU Pilkada.

Nantinya, dukungan berupa bukti fotokopi KTP atau surat keterangan Dukcapil itu akan diverifikasi secara administrasi dan faktual oleh KPU masing-masing daerah kesahihannya.

Verifikator akan memeriksa apakah warga yang salinan KTP-nya diserahkan ke KPU betul-betul ada dan mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan.

Baca juga: UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar