Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jika Nasdem Nekat Tunjuk Andika Jadi Cawapres Anies, Koalisi Perubahan Hanya Tinggal Sejarah

Kompas.com - 24/12/2022, 12:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 tak akan didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan, menurut dia, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar jika Andika nekat dipasangkan jadi pendamping Anies.

"Jika tidak ada kesepahaman terutama di Demokrat, maka Koalisi Perubahan hanya akan tinggal sejarah karena faktor kecukupan suara untuk mengajukan pasangan capres cawapres gagal," kata Ari kepada Kompas.com, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Nasdem: AHY, Aher, hingga Andika Perkasa Akan Dipertimbangkan Jadi Cawapres

Koalisi Perubahan sebenarnya sudah lama digagas oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun, kerja sama ketiganya tak kunjung resmi diduga karena belum bersepakat soal cawapres.

Memasangkan Anies dengan Andika sedianya bisa menjadi solusi kebuntuan rencana koalisi. Kecemburuan Demokrat dan PKS bisa ditekan karena figur calon RI-2 bukan berasal dari kader salah satu partai.

Akan tetapi, menurut Ari, restu Demokrat bakal jadi ganjalan terbesar wacana tersebut. Partai bintang mercy itu terlihat sangat ingin menyertakan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di panggung pemilihan.

Tak heran, upaya Demokrat ini sekaligus untuk mendongkrak elektabilitas partai dan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Faktor terbesar ketidaksetujuan lebih terletak kepada Demokrat yg menjadi last battle SBY untuk mendongkrak AHY," ujarnya.

Baca juga: Soal Isu Andika Jadi Cawapres Kaolisi Perubahan, Demokrat Nilai AHY Lebih Mumpuni

Sementara, PKS sedianya ingin agar mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.

Namun, Ari memprediksi, jika gagal, partai pimpinan Akhmad Syaikhu itu bakal legawa asalkan mendapat akomodasi politik berlebih dari Anies-Andika dan Nasdem.

Di sisi lain, Nasdem sudah mengunci kesepakatan koalisi bahwa nama cawapres diserahkan ke Anies untuk memilih.

Hanya saja, baik Demokrat maupun PKS berharap mendapat banyak keuntungan, sehingga mendorong kader masing-masing maju sebagai calon RI-2.

"Oleh karenanya, secara matematis koalisi, pasangan 'pengantin' Anies-Andika sulit terwujud karena ketidakrelaan Demokrat dan PKS," kata Ari.

Ari melanjutkan, sosok Andika sebenarnya ideal menjadi pelengkap kekurangan Anies Baswedan yang oleh sebagian publik dianggap sebagai penyokong politik identitas dan antitesa dari Presiden Joko Widodo yang nasionalis.

Latar belakangnya sebagai militer dan sempat menduduki jabatan Panglima TNI juga menjadi nilai tambah jenderal bintang empat itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com