Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bacaleg PDI-P Diminta Buat Resume tentang Antikorupsi, Jadi Salah Satu Syarat

Kompas.com - 14/12/2022, 13:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mewajibkan seluruh kadernya yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk mengikuti acara pembekalan dan penguatan antikorupsi.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyampaikan materinya tentang antikorupsi.

Tak hanya itu, kader-kader PDI-P bakal caleg (bacaleg) diwajibkan membuat resume secara tertulis tentang apa yang disampaikan Firli.

"Dan itu akan dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan apakah dia layak untuk diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif," kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P Djarot Saiful Hidayat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Megawati ke Bakal Caleg PDI-P: Jangan Salahgunakan Kekuasaan yang Diperoleh dari Rakyat dengan Cara Korupsi

Selain resume, para kader bacaleg itu juga diminta menyampaikan rencana program ke depan untuk mencegah korupsi.

Dengan begitu, Djarot mengatakan, diharapkan PDI-P mampu mengajukan caleg yang berintegritas dan disiplin dalam segala hal.

"Calon yang punya disiplin, disiplin di dalam ideologi, disiplin dalam teori, dan disiplin untuk melakukan tindakan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi," ujarnya.

Selain KPK, acara pembekalan ini juga diisi oleh narasumber dari Badan Bantuan dan Advokasi Hukum PDI-P.

Harapannya, kata Djarot, seluruh kader yang ikut serta bisa memahami dan mengetahui segala hal mengenai tindak pidana korupsi serta pencegahannya.

"Misalnya, mana yang disebut dengan suap, gratifikasi. Sehingga dia bisa menghindari tindak pidana korupsi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: PDI-P Mulai Tahapan Seleksi Bakal Caleg 2024 dengan Pendidikan Antikorupsi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com