Wakil Ketua DPR Minta Bupati Meranti yang Marahi Anak Buah Sri Mulyani Introspeksi Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang berseteru dengan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) introspeksi diri.

Dasco mengatakan, sebagai pejabat publik, seharusnya Adil menempuh jalur dialog.

"Apa yang disampaikan oleh Bupati (Meranti) sebagai pejabat publik perlu introspeksi. Ada jalur konstitusi yang bisa dipakai, apalagi sebagai bupati punya jalur mitra di kabupaten tersebut, yang bisa kemudian melakukan upaya dialog dan pendekatan terhadap apa yang ingin dicapai," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Baca juga: Soal Bupati Meranti Protes DBH, Ekonom: Keluhan Wajar, Tapi Ucapan Provokatif Perlu Ditindak

Dasco menilai, tidak seharusnya Adil berkomunikasi seperti itu dengan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia pun berharap kejadian serupa tidak terulang.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan teguran keras kepada Muhammad Adil setelah videonya melontarkan ucapan pedas ke pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) viral di media sosial (medsos).

Kemendagri juga memanggil Adil ke Kantor Kemendagri Jakarta pada Senin (12/12/2022) dan kedatangannya diterima oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Kemendagri turun tangan menyikapi perkataan Adil lantaran Bupati Kepulauan Meranti ini seharusnya menjadi contoh bagi publik.

Adapun, sosok Adil selama beberapa hari belakang viral di medsos usai ia melontarkan kata-kata tak pantas dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Teguran Keras Mendagri Buat Bupati Meranti | DPR Sepakat Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Marahnya Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut bukanlah tanpa sebab.

Ia marah karena Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak meranti.

Protes ini dilayangkan oleh Adil di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu) Luky Afirman dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru.

Pada awalnya, Adil menyampaikan, DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022.

Dari situlah, Adil lantas mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel dalam pembasan APBD 2023.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta?" ujar Adil, dikutip dari situs Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.