Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Kompas.com - 23/04/2024, 17:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan bahwa partainya sudah menutup buku tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai.

"Saya kira begini ya. Dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak mantunya, seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai," kata Komarudin kepada Kompas.com, ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Komarudin mengaku enggan ambil pusing membicarakan status keluarga Jokowi lagi di PDI-P mengingat pengkhianatan yang mereka lakukan terkait Pilpres 2024.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Menurut dia, PDI-P lebih penting memikirkan apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang ketimbang mengurus keluarga Jokowi.

"Kita berpikir hari ini dan masa depan, itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus. Kita pusing juga," ujar Komarudin.

Bahkan, ia menyebut Jokowi dan Gibran tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P karena tak lagi dianggao bagian dari partai. 

PDI-P tidak lagi menunggu keduanya mengembalikan kartu tersebut sebagai penanda berakhirnya status mereka sebagai kader.

Ia juga mengakui bahwa PDI-P memberi perlakuan berbeda kepada Jokowi terkait pemberhentian dari kader.

Komarudin mengaku mendapatkan banyak telepon dari kader yang bertanya tentang mekanisme pemberhentian di partai banteng moncong putih.

"Saya dapat telepon banyak dari struktur, di bawah, termasuk teman-teman partai, 'kok kami yang anggota biasa, orang kecil di bawah ini kalau mendukung si calon yang bukan dari PDI Perjuangan, langsung diberi peringatan, dipecat?' Ya sudah saya sampaikan. Memang bukan diskriminasi tapi pemberlakuan yang sedikit berbeda di situ," ujar Komarudin.

Baca juga: Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Menurut dia, perlakuan PDI-P ke Jokowi berbeda dengan ke kader lain karena Jokowi sudah menduduki posisi paling tinggi, yakni sebagai presiden. 

"Kenapa berbeda? Karena Pak Jokowi itu adalah kader yang mencapai tingkat tertinggi menjadi presiden, dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan Beliau. Tapi kalau Beliau sendiri bersikap keluar dari partai, ya sudah, biar saja, itu lah pilihan Beliau," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Komarudin Watubun menilai Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.


Adapun sikap Presiden Jokowi selama Pilpres 2024 dinilai berbeda dengan partai yang membesarkannya itu.

Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Selain Jokowi, Gibran juga tak lagi menjadi kader PDI-P.

Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com