Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Furqan Jurdi
Praktisi Hukum dan Penulis

Aktivis Muda Muhammadiyah

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kompas.com - 01/12/2022, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemekaran tiga daerah otonomi baru di Papua pada Juli 2022, hal pertama yang muncul adalah persoalan tentang alokasi kursi dan dapil untuk daerah otonomi baru dalam pemilu 2024.

Untuk mengatasi persoalan itu, tentu dengan mekanisme perubahan undang-undang. Sebab dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daerah-daerah otonomi baru itu belum dibentuk, dan keberadaannya sebagai daerah pemilihan belum diatur, sehingga perlu diakomodir dalam perubahan undang-undang.

Namun perubahan undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama dan bisa memicu perdebatan panjang di sidang Parlemen.

Sementara penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan diputuskan pada 9 Februari 2023.

Dalam menghadapi situasi itu, Pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengakomodir persoalan kursi dan Dapil bagi DPR dan DPRD di daerah otonomi baru itu.

Rencana pemerintah mengeluarkan Perpu pemilu mendapatkan umpan balik dari publik. Beberapa tanggapan muncul menyertai wacana keluarnya Perpu tersebut.

Beberapa kali rapat penyelarasan dan penyesuaian antara pemerintah dan DPR telah dilakukan untuk mengakomodir berbagai masukan dari lembaga-lembaga tersebut.

Sepertinya Perpu ini adalah Perpu yang terkoordinasi. Artinya perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden adalah perpu yang sudah dibahas bersama dengan DPR mengenai materi-materi tertentu yang ingin ditambah dan diubah.

Disebut terkoordinasi karena melibatkan lembaga lain. Perpu pada dasarnya adalah kewenangan presiden secara subjektif.

Dalam UUD 1945 pasal 22 Ayat (1) disebutkan: “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden dapat menetapkan perpu”.

Penafsiran tentang kegentingan yang memaksa pun berdasarkan pendapat subjektif presiden.

Kewenangan subjektif yang diberikan kepada presiden untuk menilai keadaan negara atau ihwal terkait negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak.

Secara objektif, menurut Mahkamah Konstitusi terdapat tiga ukuran objektif bagi penerbitan Perpu. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 MK menyebutkan tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu:

Pertama, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com