Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Furqan Jurdi
Praktisi Hukum dan Penulis

Aktivis Muda Muhammadiyah

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kompas.com - 01/12/2022, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Untuk yang 2023, dari jangka waktu dengan pelaksanaan pemilu sudah cukup dekat, hanya tinggal 6 atau 7 bulan sebelum pemilu.

KPU daerah yang berakhir masa jabatan 2024, ini menjadi masalah tersendiri. Sebab, tidak mungkin melakukan pergantian anggota KPU, karena pemilu sedang berlangsung.

Kalau rencana pergantian anggota KPU dilakukan serentak Februari-Mei 2023 untuk provinsi, Maret - Juli 2023 untuk kabupaten/kota, tentu akan banyak kendala yang dihadapi. Misalnya, pembiayaan dan pelaksanaannya yang kelihatan seperti mengejar target.

Ada sekitar 2.570 orang yang akan diseleksi untuk menjadi komisioner KPU. Dari jumlah yang cukup besar itu, bagi saya sangat mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu yang berjalan.

Selain mengganggu tahapan pemilu, seleksi serentak 2023 adalah pemborosan. Anggota-anggota KPU yang berakhir masa jabatannya tahun 2024 dan 2025, akan mendapatkan kompensasi, negara menyediakan Rp 150 miliar sebagai uang ganti rugi untuk mereka.

Negara harus membayar kompensasi di satu sisi dan menggaji juga anggota KPU yang dilantik 2023 itu. Pembiayaan ganda seperti ini sangat tidak efisien bagi ekonomi negara yang sedang morat-marit saat ini.

Untuk menjaga efisiensi di bidang anggaran keuangan, KPU daerah yang berakhir masa jabatan 2023, 2024, dan 2025 diperpanjang hingga 2025 selesai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak November 2024.

Karena untuk menciptakan pemilu efisien, perlu pengalaman, dan anggota KPU sekarang cukup berpengalaman untuk menghadapi dinamika demokrasi pemilu 2024 nanti.

Rencana pergantian KPU rampung Juli 2023, artinya saat tahapan pemilu berjalan hampir 70 persen.

Sampai Juli 2023 KPU telah menyelesaikan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah selesai.

Sementara pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota memasuki tahap akhir.

Kalau terjadi pergantian, maka tenaga baru yang dilantik pada Juli 2023 akan memulai dari awal mengikuti tahapan-tahapan tersebut.

Kalau pergantian dipaksakan tahun 2023, saya khawatir banyak agenda krusial yang terganggu dan konsentrasi penyelenggara pemilu tidak fokus.

Sebaiknya KPU RI memanfaatkan potensi yang ada di KPU sekarang dengan terus melakukan koordinasi dari pusat hingga ke daerah.

Sebab kalau pergantian dilakukan, maka agenda KPU yang baru akan memulai kerjanya dengan koordinasi, mendengarkan arahan dan belajar. Sementara tahapan pemilu berjalan terus, namun pengalaman masih minim, ini akan menyebabkan pemilu yang cacat.

Pengalaman tahun 2019 adalah pengalaman pemilu yang kurang membanggakan bagi Indonesia.

Di mana sistem pemilu yang acak-acak, penyelenggara yang kurang berpengalaman, menyebabkan pelaksanaan pemilu memakan korban ratusan nyawa.

Hal ini jangan sampai terulang kembali. Untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan pemilu berintegritas, jujur, adil, dan demokratis serta konstitusional, perlu penyelenggara yang terlatih dan teruji.

Sehingga pemilu bukan hanya agenda pesta demokrasi, tetapi juga agenda untuk mencapai tujuan bernegara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com