Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ciri-ciri fisik penggantinya seolah mempromosikan salah seorang tokoh politik menuai kritik dari kelompok oposisi.

Pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi terjadi dalam kegiatan temu relawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022).

Saat itu Presiden Jokowi mengatakan, ciri-ciri pemimpin yang ideal terlihat dari fisiknya, yakni mempunyai kerutan di wajah dan berambut putih.

Baca juga: Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Pernyataan Jokowi itu dinilai merujuk kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, Ganjar yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dikenal dengan ciri fisiknya yang memiliki rambut putih.

Akan tetapi, menurut Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, pernyataan Jokowi itu tidak merujuk atau mempromosikan tokoh politik mana pun.

Selain itu, Said juga menyatakan kewenangan menentukan dukungan terhadap seorang calon presiden berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Jokowi fokus kerja menyelesaikan tugas-tugasnya, bukan memikirkan urusan capres 2024.

Baca juga: Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

"Saran kami, Presiden fokus bekerja perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu dua tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat," kata Herzaky kepada Kompas.com, Minggu (27/11/2022).

Herzaky menilai seharusnya Presiden Jokowi mengutamakan hal-hal lain yang lebih penting yang dibutuhkan rakyat ketimbang memberikan sinyal dukungan kepada tokoh politik yang digadang-gadang akan menjadi bakal calon presiden.

"Tak perlulah sibuk kasih kode sana-sini untuk urusan capres 2024. Apalagi mengumpulkan relawan. Memangnya ini musim kampanye? Lebih baik uang buat mobilisasi relawan kemarin, dipakai buat bantu korban bencana Cianjur. Bakal jauh lebih bermanfaat dan bermartabat," kata Herzaky.

Baca juga: PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

Dibolehkan

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan melontarkan sinyal-sinyal dukungan kepada tokoh politik tertentu menjelang tahun politik tidak melanggar aturan dan undang-undang.

"Kalau sekadar memberikan komentar yang ditafsirkan sebagai bentuk endorsement, bukankah itu hak politik setiap warga juga? Dijamin undang-undang," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Misteri Si Rambut Putih Pilihan Jokowi

Akan tetapi, Hamdi mengingatkan walaupun tidak ada larangan Jokowi menyampaikan dukungan kepada para kandidat potensial capres, dia terikat dengan aturan hukum supaya tidak menyalahgunakan wewenang.

"Yang masalah kalau Jokowi sebagai petahana mempergunakan sumber daya pemerintahan atau fasilitas negara untuk kepentingan salah satu kontestan atau kandidat. Ini bisa jadi masalah nepotisme, atau kolusi yang serius," ucap Hamdi.

Di sisi lain, Hamdi menilai masyarakat diharapkan menggunakan akal dan logika ketika tokoh politik menyampaikan kode-kode atau pernyataan dukungan terhadap orang yang dinilai potensial menjadi capres.

Sebab menurut dia hal itu bisa jadi hanya berupa gimik yang hanya digunakan sebagai amunisi buat memupuk popularitas para tokoh politik yang disebut-sebut bakal bersaing dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

"Pada intinya apa-apa saja ucapan dan gestur dari aktor politik selalu akan menjadi tafsir politik yang ramai," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.