Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 04:32 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan, hasil survei Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas PPP berada di bawah ambang batas parlemen akan menjadi lecutan bagi partai tersebut.

"Hasil-hasil survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei itu merupakan cambuk bagi kami juga kritik bagi kami untuk kita bisa kerja lebih keras lagi," kata Mardiono di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kendati demikian, Mardiono menyebutkan bahwa lembaga-lembaga survei kerap kali menempatkan PPP sebagai partai yang berada di papan bawah.

Baca juga: PPP Respons SMRC soal Suara Anjlok: Pemilih Kami Banyak di Pelosok, Tak Terjamah Lembaga Survei

Padahal, menurut Mardiono, PPP memiliki basis massa yang loyal sehingga partai ini mampu bertahan di parlemen meski dilanda masalah internal pada tahun politik yakni 2014 dan 2019.

"Walupun di dua pemilu itu kita punya masalah di internal kita, tetapi di 2014 kita masih eksis, masih dapat 39 kursi, bahkan naik dari pemilu sebelumnya," kata Mardiono.

Sementara itu, Mardiono mengeklaim partai berlambang kakbah itu jauh lebih solid dalam menghadapi Pemilu 2024 dibanding dua pemilu sebelumnya.

"Di 2024 nyaris konsolidasi nasional kami, partai persatuan pembangunan, itu yang terbaik karena saya sudah mengikuti hampir 5 kali pemiihan umum, ini konsolidasi nasional yang kita lakukan saat ini adalah konsolidasi yang terbaik," kata dia.

Baca juga: Diprediksi Tak Lolos, PPP: Faktanya, 4 Kali Pemilu Kami Tetap di Parlemen

Berdasarkan survei Charta Politika pada 5-13 November 2022, PPP tercatat memiliki elektabilitas sebesar 2 persen, atau di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Bila diurutkan, elektabilitas PPP juga turun ke peringkat 10, disusul Partai Perindo yang keterpilihannya 2,6 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB

PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan Ketimbang Nasdem ke KIB

Nasional
Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Nasional
Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Nasional
PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

Nasional
Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Nasional
Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Nasional
KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU Sebut Pilgub Tetap November 2024 Sesuai UU Pilkada

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, KPU Sebut Pilgub Tetap November 2024 Sesuai UU Pilkada

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, KPK Panggil 4 Anggota DPRD PPU

Usut Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, KPK Panggil 4 Anggota DPRD PPU

Nasional
4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara Gara-gara Masih Terima Gaji PNS

4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara Gara-gara Masih Terima Gaji PNS

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Anggap JPU Tidak Fokus ke Perkara

Pengacara Putri Candrawathi Anggap JPU Tidak Fokus ke Perkara

Nasional
Persoalkan Baju Seksi Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Sebut Jaksa Lakukan Viktimisasi Berulang

Persoalkan Baju Seksi Putri Candrawathi, Kuasa Hukum Sebut Jaksa Lakukan Viktimisasi Berulang

Nasional
Resmikan Bendungan Danu Kerti di Bali, Jokowi: Anggaran yang Dikeluarkan Rp 820 M, Banyak Sekali

Resmikan Bendungan Danu Kerti di Bali, Jokowi: Anggaran yang Dikeluarkan Rp 820 M, Banyak Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.