Dukungan Politik Jokowi Legal asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ciri-ciri fisik penggantinya seolah mempromosikan salah seorang tokoh politik menuai kritik dari kelompok oposisi.

Pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi terjadi dalam kegiatan temu relawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022).

Saat itu Presiden Jokowi mengatakan, ciri-ciri pemimpin yang ideal terlihat dari fisiknya, yakni mempunyai kerutan di wajah dan berambut putih.

Pernyataan Jokowi itu dinilai merujuk kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, Ganjar yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dikenal dengan ciri fisiknya yang memiliki rambut putih.

Akan tetapi, menurut Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, pernyataan Jokowi itu tidak merujuk atau mempromosikan tokoh politik mana pun.

Selain itu, Said juga menyatakan kewenangan menentukan dukungan terhadap seorang calon presiden berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Jokowi fokus kerja menyelesaikan tugas-tugasnya, bukan memikirkan urusan capres 2024.

"Saran kami, Presiden fokus bekerja perbaiki kondisi negeri ini di sisa waktu dua tahun ini. Rakyat banyak yang kesulitan ekonominya, makan sehari-hari pun berat," kata Herzaky kepada Kompas.com, Minggu (27/11/2022).

Herzaky menilai seharusnya Presiden Jokowi mengutamakan hal-hal lain yang lebih penting yang dibutuhkan rakyat ketimbang memberikan sinyal dukungan kepada tokoh politik yang digadang-gadang akan menjadi bakal calon presiden.

"Tak perlulah sibuk kasih kode sana-sini untuk urusan capres 2024. Apalagi mengumpulkan relawan. Memangnya ini musim kampanye? Lebih baik uang buat mobilisasi relawan kemarin, dipakai buat bantu korban bencana Cianjur. Bakal jauh lebih bermanfaat dan bermartabat," kata Herzaky.

"Kalau sekadar memberikan komentar yang ditafsirkan sebagai bentuk endorsement, bukankah itu hak politik setiap warga juga? Dijamin undang-undang," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Akan tetapi, Hamdi mengingatkan walaupun tidak ada larangan Jokowi menyampaikan dukungan kepada para kandidat potensial capres, dia terikat dengan aturan hukum supaya tidak menyalahgunakan wewenang.

"Yang masalah kalau Jokowi sebagai petahana mempergunakan sumber daya pemerintahan atau fasilitas negara untuk kepentingan salah satu kontestan atau kandidat. Ini bisa jadi masalah nepotisme, atau kolusi yang serius," ucap Hamdi.

Di sisi lain, Hamdi menilai masyarakat diharapkan menggunakan akal dan logika ketika tokoh politik menyampaikan kode-kode atau pernyataan dukungan terhadap orang yang dinilai potensial menjadi capres.

Sebab menurut dia hal itu bisa jadi hanya berupa gimik yang hanya digunakan sebagai amunisi buat memupuk popularitas para tokoh politik yang disebut-sebut bakal bersaing dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

"Pada intinya apa-apa saja ucapan dan gestur dari aktor politik selalu akan menjadi tafsir politik yang ramai," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu.