Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyambut positif hasil survei terkini Charta Politika yang menunjukkan elektabilitasnya masuk lima besar partai politik.

Adapun dalam survei tersebut, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, ada sejumlah faktor yang membuat partainya berhasil masuk lima besar.

"Pertama konsistensi Partai Demokrat sebagai oposisi yang terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Serta kerja-kerja nyata segenap kader dalam membantu meringankan beban rakyat," kata Kamhar kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Kedua, faktor retrospektif dinilai menjadi faktor Demokrat meningkat elektabilitasnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Kamhar berpandangan, faktor ini tak terlepas dari banyaknya persoalan di berbagai sektor negara yang berimbas pada tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Keadaan itu) membuat masyarakat menginginkan Partai Demokrat kembali berada dalam pemerintahan," jelasnya.

Demokrat, kata Kamhar, mengapresiasi dan senantiasa menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan, program serta kerja-kerja politik.

"Kami bersyukur hasil survei dari berbagai lembaga survei Partai Demokrat selalu berada dalam 5 besar bahkan ada yang hasilnya Partai Demokrat pada posisi 3 besar yang elektabilitasnya double digit," ucapnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Lebih lanjut, Kamhar mengungkapkan faktor ketiga naiknya elektabilitas Demokrat yaitu karena kerja keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin.

"Efektifitas kepemimpinan Mas Ketum AHY dalam mengatasi berbagai gangguan termasuk dari KSP Moeldoko yang bisa diatasi secara tuntas," kata dia.

"Ini sekaligus membantah tuduhan dari banyak pihak bahwa AHY masih hijau," tambahnya.

Dia menjelaskan, saat kudeta menyerang Demokrat, banyak pihak yang menganggap AHY akan tumbang sebagai Ketum.

Namun, sebaliknya masalah itu dinilai dapat diatasi dengan tuntas.

Kamhar melanjutkan dengan membeberkan kemampuan AHY memimpin Demokrat.

"Mas Ketum AHY mengorkestrasi berbagai potensi dan sumberdaya politik Partai Demokrat setelah menyerap aspirasi rakyat dari berbagai lapisan dan dari berbagai daerah yang dimanifestasikan sebagai Perubahan dan Perbaikan. Ini sejalan dengan aspirasi sebagian besar rakyat," tutur dia.

Atas hasil tersebut, Kamhar mengaku bahwa partainya optimistis akan terjadinya tren peningkatan elektabilitas.

Dia juga berharap, Demokrat akan kembali masuk jajaran partai papan atas pada Pemilu 2024.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi PKS dalam survei Charta Politika.

Tingkat elektoral partai bintang mercy itu naik 0,7 persen dari survei sebelumnya dan kini menjadi 7,3 persen.

Di urutan enam dan seterusnya ada PKS (6,9 persen), Partai Nasdem (6,0 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (4,0 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun survei Charta Politika ini dilaksanakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Ketua Banggar DPR Sebut Calon Gubernur BI Harus Punya Chemistry dengan Pemerintah

Nasional
Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Orangtua Bharada E Berharap Anaknya Divonis Seringan-ringannya

Nasional
Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang 'Tuwek'

PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang "Tuwek"

Nasional
3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.