Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Kesepakatan Jokowi dengan Para Pemimpin Negara G20: Investasi AS Rp 10 Triliun hingga Infrastruktur Hijau

Kompas.com - 16/11/2022, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini.

Acara puncak forum kerja sama ekonomi internasional itu digelar di Bali selama 15-16 November 2022. Namun, sejak beberapa hari terakhir, para pemimpin negara anggota G20 telah mengadakan sejumlah pertemuan bilateral, tak terkecuali Indonesia dengan para pemimpin dunia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, RI menghasilkan sejumlah kerja sama dengan negara-negara sahabat. Berikut lima di antaranya.

Baca juga: Di KTT G20, Jokowi, Biden, dan Xi Jinping Duduk Berdekatan

Investasi Rp 10 triliun

Pada Senin (14/11/2022), Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam pertemuan tersebut, Biden mengungkapkan rencana investasi AS ke RI dengan nilai sekitar 700 juta dollar AS atau lebih dari Rp 10 triliun.

"Bersama, kita mengejar masa depan yang lebih baik dengan kemitraan baru melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk berinvestasi 700 juta Dollar AS," kata Biden, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Merujuk lembar fakta yang diunggah di situs resmi White House, pemerintah AS dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi untuk meluncurkan MCC Compact senilai total 698 miliar Dollar AS.

Dana tersebut terbagi atas 649 miliar Dollar AS dari pemerintah AS dan 49 miliar Dollar AS dari Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Dunia Tak Boleh Mengulang Kesalahan Saat Pandemi, Never Again...

Rencananya, dana ini akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi sadar iklim dan berkualitas tinggi di lima provinsi Tanah Air.

Dana tersebut juga akan dipakai untuk memobilisasi modal internasional guna mendukung pembangunan Indonesia, antara lain membangun kapasitas pasar keuangan.

Kemudian, meningkatkan akses keuangan untuk usaha milik perempuan serta usaha mikro, kecil, dan menengah di RI.

Dalam lembar fakta itu juga diungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional AS akan memberikan 150 juta Dollar AS untuk pembangunan bilateral dan bantuan keamanan Indonesia.

Dana pendidikan dan kesehatan

Pemerintah AS juga berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk kerja sama di bidang pendidikan dengan Indonesia. Nota kesepahaman terkait kerja sama ini telah ditandatangani pada Desember 2021 lalu.

AS berencana mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan jumlah pusat konsultasi pendidikan di Indonesia menjadi sebesar 30 persen.

Selain itu, pemerintah AS akan memberi kesempatan lebih luas kepada para pelajar asal RI untuk melanjutkan pendidikan ke Negeri Paman Sam.

Baca juga: Di Depan Biden, Jokowi Sebut IKN Buka Peluang Investasi 20,8 Miliar Dollar AS

Di bidang kesehatan, pemerintah AS melalui Badan Perdagangan dan Pengembangan (USTDA) dan GE Healthcare mengumumkan rencana pembiayaan proyek percontohan kesehatan di Indonesia.

Proyek ini untuk mendukung Kementerian Kesehatan RI dalam mengembangkan penyimpanan data dan citra nasional (NIDR), membuat penyimpanan terpusat berbasis cloud untuk data-data kesehatan elektronis.

Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan jaringan hub and spoke yang menghubungkan dokter-dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan dokter spesialis jantung di rumah sakit pusat di seluruh Tanah Air.

Dukung IPEF

Dalam pertemuannya dengan Presiden Biden, Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF.

IPEF atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh AS dan kini telah diikuti oleh 14 negara, termasuk Indonesia.

"Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini,” kata Jokowi.

Isu terkait Indo-Pasifik juga menjadi bahasan dalam pertemuan Jokowi dan Biden. Kepada Biden, Jokowi menegaskan bahwa kerja sama ekonomi perlu terus diperkuat di samping pentingnya masalah keamanan.

“Kemitraan Indonesia, ASEAN dengan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik perlu terus diperkuat,” kata Jokowi.

Presiden RI mengatakan, sebagai Ketua ASEAN, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu implementasi konsep ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP).

"Saya sangat berharap AS dapat berpartisipasi dalam forum tersebut sebagai wujud dukungan AS terhadap AOIP,” ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Perlu WHO yang Lebih Kuat dan Bertaring

Perundingan CEPA

Selain Biden, Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, Senin kemarin.

Dalam pertemuan itu, kepala negara mendorong upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dengan Turkiye.

"Kita harus instruksikan kepada para perunding agar hambatan yang ada segera dicarikan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera dirampungkan," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

Sebelum pertemuan tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah perjanjian. Pejanjian antarpemerintah meliputi bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi dan inovasi, serta kerja sama pembangunan.

Sementara, kesepakatan antarpelaku usaha mencakup kerja sama produksi bus listrik di Indonesia, serta pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Baca juga: Presiden Jokowi Harap Kemitraan ASEAN-AS Jadi Bagian dari Solusi

Infrastruktur hijau

Pemerintah RI juga menyepakati kerja sama di bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian itu disepakati melalui penandatangana Joint Statement on the Green Initiative pada Senin (14/11/2022).

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin.

 

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang sebelumnya telah diteken kedua negara pada 15 Maret 2022.

"Kita sadar tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah perubahan iklim sendirian. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Biden Ungkap Rencana Investasi 700 Juta Dollar Saat Bertemu Jokowi

Kerja sama infrastruktur hijau ini terdiri dari manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi dan kota eco-smart. Termasuk di dalamnya identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem penyediaan air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan mulai dibangun dua tahun lagi di Kalimantan Timur.

“Rencananya konstruksi awal akan dimulai pada tahun 2024, namun kami berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023," ujar Basuki.

Indonesia dan Korea Selatan juga menyepakati nota kesepahaman pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta fase 4 lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.

Selain Korea Selatan, pemerintah Jepang dan Inggris juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.