Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Biden, Jokowi Sebut IKN Buka Peluang Investasi 20,8 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 15/11/2022, 19:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal peluang investasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di hadapan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Hal itu disampaikan saat Jokowi, Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursuka Von Der Leyen menggelar konferensi pers bersama dalam rangka side event KTT G20 Partnership for Global Infrastructure and investment (PGII) pada Selasa (15/11/2022).

Mula-mula, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat.

Baca juga: Jokowi Pakai Baju Adat Bali Saat Jamuan Makan Malam G20

Tujuannya, memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri.

"Dengan demikian, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang. Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan Ibu Kota ke Nusantara," ujar Jokowi di The Apurva Kempinski, Bali.

"Ini akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar dollar di berbagai sektor infrastruktur," kata dia.

Jokowi menuturkan, Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Namun, krisis multi-dimensional yg tengah dihadapi dunia membawa tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.

Oleh karena itu, menurut dia, ada beberapa hal yg perlu diperhatikan di PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Joe Biden: Kami Akan Bersaing dengan Semangat, tapi Tidak Mencari Konflik

Pertama, dukungan harus country driven atau berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan.

Kedua, upaya dukungan pembangunan harus didasarkan paradigma kolaborasi.

"Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia," katw Jokowi.

Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi.

Baca juga: Di Sela KTT G20, Posco dan Krakatau Steel Temui Bahlil Bahas Kendaraan Listrik dan IKN

Sebab, menurut Jokowi, negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

"Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerja sama nyata di bidang sustainable infrastructure dan pendanaan pembangunan. Indonesia sendiri juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau termasuk ekosistem industri mobil listrik sebagaimana Yang Mulia saksikan langsung di KTT Bali ini," kata Jokowi.

"Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com