Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/11/2022, 15:13 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Johan Budi menilai, pencopotannya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, merupakan hal yang biasa.

Menurutnya, pencopotan itu adalah bagian dari rotasi yang biasa dilakukan fraksi di lingkungan parlemen. 

“Ya menurut saya biasa saja, karena kan sering terjadi perpindahan AKD (alat kelengkapan dewan) dan tidak ada indikasi batasan waktunya harus berapa (lama),” ujar Johan Budi ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Johan Budi Digeser dari Kursi Wakil Ketua BURT DPR

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu telah didapuk menjadi Wakil Ketua BURT sejak Februari 2022.

Kemudian per 12 Oktober 2022 ia diminta oleh Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Utut Andianto untuk bertugas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Namun ia mengaku belum tahu jabatan apa yang diembannya di Baleg DPR RI.

“Tapi, di mana pun saya ditempatkan tentu saya akan selalu bekerja profesional sebagai anggota DPR,” sebutnya.

Di sisi lain Johan Budi enggan perpindahannya dikaitkan dengan keikutsertaannya dalam Dewan Kolonel.

“Kalau menurut saya enggak ada (kaitan dengan Dewan Kolonel), tapi enggak tahu kalau menurut yang lain,” tandasnya.

Baca juga: Dicopot dari Pimpinan BURT DPR, Johan Budi: Tak Terkait Dewan Kolonel

Adapun DPP PDI-P memberikan sanksi pada empat kadernya di Parlemen yang menjadi bagian Dewan Kolonel.

Keempatnya adalah Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan sanksi diberikan karena keempatnya dinilai melakukan kegiatan di luar AD/ART partai.

Baca juga: Fraksi PDI-P Serahkan Alasan Pemindahan Johan Budi dari Wakil BURT pada Hasto

"Sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," papar Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Diketahui, Dewan Kolonel merupakan sebutan bagi segelintir politikus PDI Perjuangan yang menjadi pendukung Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.