Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Sudah Disetujui Puan, Anggotanya 12 Orang

Kompas.com - 20/09/2022, 20:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengungkapkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kolonel adalah kelompok yang menyatakan diri mendukung dan menyiapkan Puan untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Johan Budi menjadi salah satu yang menginisiasi dan bergabung dalam Dewan Kolonel.

"(Anggotanya) Berkembang. Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Johan Budi Buka-bukaan soal Dewan Kolonel Puan Maharani, Terbentuk 3 Bulan Lalu hingga Miliki Jenderal

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, hingga kini, Dewan Kolonel pendukung Puan itu terdiri dari 12 orang. Namun, Budi hanya mengungkapkan enam orang di antaranya.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," jelasnya.

Budi menambahkan, Dewan Kolonel Puan ini akan dipimpin oleh jenderal, yaitu Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Nah kolonel kan pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Pak Utut sama Pak Pacul. Ini saya cerita sebenarnya," beber Budi.

Sementara, Trimedya ditugaskan sebagai Koordinator Dewan Kolonel.

Sementara itu, lanjut Budi, setiap Komisi juga memiliki "prajurit" Dewan Kolonel yang merupakan anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Sebelumnya diberitakan, Johan Budi mengatakan, dia merupakan inisiator dari terbentuknya Dewan Kolonel Puan ini.

Tujuan Dewan Kolonel ini dibuat adalah untuk mendukung Puan di Pemilu 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu, saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi dengan maksud tim itu adalah Dewan Kolonel. 

Namun demikian, Budi menerangkan, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P. Ia menegaskan, Dewan Kolonel terbentuk merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: PDI-P Targetkan Hattrick, Puan Maharani Harap Tak Ada Lagi Jeruk Makan Jeruk pada Pemilu 2024

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com