Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2022, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar angkat bicara soal tidak diizinkannya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso masuk ke lingkungan DPR, Senin (26/9/2022).

Menurut Indra, setiap tamu yang hendak masuk ke lingkungan DPR harus melalui visitor management system (VMS) sebelum diizinkan untuk masuk.

"Jadi, intinya bukan diskriminasi, tapi memang semua tamu harus terdata," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Baca juga: Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Sedianya, kedatangan Sugeng ke DPR untuk memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sugeng pun mengklaim telah membawa surat undangan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar.

Indra menambahkan, para tamu DPR yang diperbolehkan masuk ke lingkungan DPR hanyalah mereka yang telah membawa konfirmasi dari protokol DPR.

"Tamu-tamu yang datang sudah konfirmasi ke protokol DPR," tutur dia.

Indra pun memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi sikap petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR selanjutnya.

Baca juga: Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

"Iya, kami memang sedang mengevaluasi cara kerja pamdal yang terlalu kaku. Pasti kami evaluasi," beber Indra.

Diketahui, IPW membatalkan kehadirannya ke DPR untuk memenuhi panggilan MKD, Senin.

Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, pihaknya tak jadi datang ke DPR lantaran mendapatkan perlakuan tidak hormat saat akan memasuki gedung Kompleks Parlemen.

"Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota dewan saja," kata Sugeng dalam keterangannya, Senin.

Sugeng menjelaskan, awalnya ia akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan.

Namun, menurut informasi Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR, pintu tersebut diperuntukkan khusus anggota Dewan.

Baca juga: Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal Private Jet yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

"Adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan," nilai Sugeng.

Padahal, lanjut Sugeng, saat hendak masuk ke Gedung DPR, dirinya sudah menunjukkan surat undangan dari DPR RI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar.

Adapun MKD mengundang Sugeng Teguh Santoso untuk datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan, Sugeng dipanggil MKD untuk dimintai klarifikasi pukul 11.00 WIB.

"Kami memerlukan keterangan beliau sebagai saksi terkait adanya aduan terhadap seorang anggota DPR," ujar Habiburokhman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Robert Priantono Bonosusatya Bantah Fasilitasi Brigjen Hendra “Private Jet”, Ketua IPW: Saya Ada Potensi Dilaporkan

Habiburokhman menyampaikan, anggota DPR ini diadukan lantaran mengeluarkan pernyataan dengan berdasarkan temuan IPW soal nama-nama yang meminjamkan private jet kepada mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Nasional
Artis Verrell Bramasta Gabung PAN

Artis Verrell Bramasta Gabung PAN

Nasional
Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Nasional
Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Nasional
Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Risma Dicecar DPR soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat

Nasional
Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Akhir Maret, WSBP Siap Laksanakan Pembayaran Pertama ke Kreditur

Nasional
Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Gempa Turkiye, 1 WNI Asal Bali Ditemukan Tewas Tertimbun Reruntuhan

Nasional
KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe

Nasional
TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

TNI Diminta Bentuk Tim Operasi Khusus Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
Dalam Duplik, Pengacara Baiquni Wibowo Klaim Kejujuran Kliennya Dimanfaatkan JPU

Dalam Duplik, Pengacara Baiquni Wibowo Klaim Kejujuran Kliennya Dimanfaatkan JPU

Nasional
Rencana Revisi UU Koperasi, Teten Masduki: Supaya Penjahat Keuangan Tak Pindah ke Koperasi

Rencana Revisi UU Koperasi, Teten Masduki: Supaya Penjahat Keuangan Tak Pindah ke Koperasi

Nasional
Firli Dikritik Koleganya di KPK, Pukat UGM: Tunjukkan Selama Ini Kepemimpinan Dominan Perseorangan

Firli Dikritik Koleganya di KPK, Pukat UGM: Tunjukkan Selama Ini Kepemimpinan Dominan Perseorangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.