Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Kompas.com - 26/09/2022, 06:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengundang Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso untuk datang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan, Sugeng dipanggil MKD untuk dimintai klarifikasi pukul 11.00 WIB.

"Kami memerlukan keterangan beliau sebagai saksi terkait adanya aduan terhadap seorang anggota DPR," ujar Habiburokhman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Brigjen Hendra Kurniawan Naik “Private Jet” ke Jambi, Polisi Usut Dugaan Pelanggaran Etik

Habiburokhman menyampaikan, anggota DPR ini diadukan lantaran mengeluarkan pernyataan dengan berdasarkan temuan IPW soal nama-nama yang meminjamkan private jet kepada mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Habiburokhman belum bisa menyebut siapa anggota DPR yang diadukan ke MKD DPR ini.

"Sesuai dengan pedoman tata beracara MKD, kami belum bisa mengungkapkan substansi perkara yang dilaporkan, dan pihak mana saja yang dilaporkan secara detail," kata dia.

"Kami baru bisa memberi penjelasan kalau perkara ini sudah selesai diperiksa," ujar Habiburokhman.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua IPW Sugeng membenarkan bahwa dia diminta untuk datang ke MKD DPR siang ini.

Baca juga: Kabar Brigjen Hendra Kurniawan Naik Private Jet Harus Ditanyakan ke Irwasum Polri

Sugeng menduga dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.

"Iya itu private jet, kan saya melansir private jet IPW. Kemudian ada anggota DPR saya rasa Heru Widodo ya, dia meminta supaya informasi IPW ditindaklanjuti oleh Polri," kata Sugeng.

Ia mengaku tidak tahu apakah tindakan yang anggota DPR lakukan itu melanggar kode etik sebagai anggota dewan atau tidak.

Menurut dia, anggota DPR ini meminta Polri menindaklanjuti temuan IPW soal private jet yang digunakan Brigjen Hendra, sehingga berujung dilaporkan ke MKD DPR.

Untuk itu, Sugeng bakal menjelaskan mengenai temuan IPW soal private jet yang dipakai Hendra kepada MKD DPR.

"Ya menjelaskan soal private jet itu digunakan Brigjen Hendra Kurnaiwan, dan informasinya didanai oleh Konsorsium 303. Nah 303 ini an pertama Kamaruddin Simanjuntak menyebutkan ada RBT itu, jadi itu yang mau saya sampaikan besok," kata dia.

Baca juga: Profil AKBP Arif Rahman Arifin, Saksi Kunci Pelanggaran Brigjen Hendra Kurniawan

Diberitakan sebelumnya, banyak pihak mendesak Polri mengusut soal dugaan Brigjen Hendra naik private jet. Desakan ini berawal dari pernyataan IPW.

Dalam catatan IPW, di awal kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tanggal 11 Juli 2022, Brigjen Hendra Kurniawan diduga menggunakan private jet untuk terbang ke Jambi untuk mendatangi rumah keluarga Brigadir J.

Saat itu, Brigjen Hendra disebut ke Jambi untuk memberikan penjelasan atas penyebab kematian Brigadir J kepada pihak keluarga ajudan Ferdy Sambo itu.

Data IPW memperlihatkan, Hendra Kurniawan menumpang jet pribadi itu bersama dengan Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, AKP Rifaizal Samual, Bripda Fernanda, Briptu Sigit, Briptu Putu dan Briptu Mika.

“Menggunakan private jet yang menurut pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai milik seorang mafia berinisial RBT,” ujar Ketua IPW Sugeng Tegus Santoso dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

Menurut IPW, jenis private jet yang dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan ketika terbang ke Jambi pada tanggal 11 Juli tersebut adalah tipe Jet T7-JAB.

Baca juga: Private Jet Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan Disebut Sempat Disewa Perusahaan Lokal

Polri pun menyatakan dugaan soal Brigjen Hendra Kurniawan naik private jet ke Jambi merupakan bagian dari pemeriksaan sidang komisi kode etik Polri (KKEP).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan itu jika sidang tersebut selesai.

“Kemarin sudah saya sampaikan itu (soal Brigjen Hendra naik private jet) bagian dari pemeriksaan sidang kode etik. Nanti selesai digelar proses sidang kode etik akan disampaikan hasilnya,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tony Harjono, Eks Ajudan Jokowi Resmi Jadi Panglima Koopsudnas

Tony Harjono, Eks Ajudan Jokowi Resmi Jadi Panglima Koopsudnas

Nasional
Pimpinan DPR: Pengesahan Yudo Margono jadi Panglima TNI Insya Allah Minggu Depan

Pimpinan DPR: Pengesahan Yudo Margono jadi Panglima TNI Insya Allah Minggu Depan

Nasional
Soal PHK Massal di Perusahaan Startup, Menko PMK: Peluang Bekerja Lagi Masih Tinggi

Soal PHK Massal di Perusahaan Startup, Menko PMK: Peluang Bekerja Lagi Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Nasional
DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

Nasional
Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Nasional
Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Nasional
KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

Nasional
Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Nasional
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Nasional
Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Nasional
Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Nasional
Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Nasional
Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Nasional
Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.