Robert Priantono Bonosusatya Bantah Fasilitasi Brigjen Hendra “Private Jet”, Ketua IPW: Saya Ada Potensi Dilaporkan

Kompas.com - 22/09/2022, 06:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, ada potensi dirinya dilaporkan oleh pengusaha Robert Priantono Bonosusatya (RBT).

Potensi pelaporan tersebut terjadi setelah dirinya menyebut RBT diduga memfasilitasi jet pribadi untuk rombongan Brigjen Hendra Kurniawan saat terbang ke Jambi menemui keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

“Saya ada potensi dilaporkan oleh RBT dan harus saya tanggung omongan saya yang mungkin salah,” kata Sugeng saat menjadi pembicara dalam diskusi “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!”, Rabu (21/9/2022).

Sugeng lantas meluruskan pernyataannya mengenai kepemilikan jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi.

Baca juga: Muradi Minta Polri Usut Penggunaan Private Jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan Saat ke Jambi

Ia menjelaskan, pernyataan terkait kepemilikan jet pribadi tersebut sebetulnya mengutip statement kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.

“Saya tidak menyebut RBT sebagai pemilik. Ketika saya menyebut RBT sebagai pemilik, saya mengutip omongan Kamaruddin,” ujar Sugeng meluruskan.

“Ketika menyebut RBT sebagai bandar judi, dua tahun lalu, kami kutip lagi dari pernyataan IPW waktu itu ketuanya Bang Neta, almarhum,” katanya lagi.

Sugeng juga menyampaikan jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan berjenis Hawker 900 XP.

Menurutnya, harga sewa paling murah jet tersebut berkisar Rp 175 juta untuk sekali jalan. Jika bolak-balik, kata dia, harga penyewaan ditaksir mencapai Rp 350 juta.

Baca juga: Pengusaha Robert Priantono Bonosusatya Akui Kenal Brigjen Hendra Kurniawan Sejak 7 Tahun lalu

Sugeng mengungkapkan, penyewaan jet pribadi yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan diduga dibayar oleh Konsorsium 303.

“Kita dapat informasi bahwa itu dibayar oleh konsorsium, biaya penyewaan pesawat paling murah Rp 175 juta sekali trip, bolak-balik 350. Jadi itu adalah satu bentuk gratifikasi,” ujarnya.

Sugeng menambahkan, IPW juga mengantongi informasi perihal registrasi hingga opeator pesawatnya.

“Jadi register pesawatnya kita dapat, jenis pesawatnya Hawker 900 XP, kemudian opeatornya PT AC AM, yang membayarnya siapa? Kita juga baru dapat, tidak seperti yang dirilis RBT,” katanya.

Baca juga: Pengusaha Robert Priantono Bonosusatya Bantah Fasilitasi Private Jet untuk Brigjen Hendra Kurniawan

Sebelumnya, Sugeng menyebut ada keterlibatan seorang pengusaha berinisial RBT dan YS yang diduga memfasilitasi penggunaan jet pribadi kepada Brigjen Hendra.

Menurut Sugeng, Robert dan YS terlibat dalam kelompok yang disebut Konsorsium 303.

Kelompok itu, kata Sugeng, diduga mengelola kegiatan judi online yang disebut-sebut turut melibatkan oleh Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Ferdy Sambo.

Sementara itu, RBT membantah tudingan tersebut.

“Berita itu tidak bener,” kata RBT saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (21/9/2022).

Ketika disinggung apakah ia bakal mengambil tindakan hukum terkait tuduhan dari Sugeng, RBT hanya menjawab singkat.

“Lagi berpikir dulu. Apa ada gunanya,” kata RBT.

Baca juga: Muradi Minta Polri Usut Penggunaan Private Jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan Saat ke Jambi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.