Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Ucapan Effendi Simbolon yang Bikin Gerah Prajurit TNI: Sebut soal Gerombolan hingga Isu Disharmoni

Kompas.com - 14/09/2022, 10:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, soal TNI berujung polemik.

Dalam rapat Komisi I DPR bersama TNI dan Kementerian Pertahanan yang digelar Senin (5/9/2022), Effendi menyinggung sejumlah hal, mulai dari insubordinasi hingga isu disharmoni di tubuh TNI.

Buntutnya, politisi PDI Perjuangan itu dikritik sejumlah pihak, termasuk oleh prajurit TNI.

Effendi bahkan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan didesak untuk meminta maaf.

Baca juga: Ocehan Gerombolan yang Buat Effendi Simbolon Dapat Kecaman TNI

Berikut sederet pernyataan Effendi Simbolon yang bikin gerah prajurit TNI.

Sebut TNI seperti gerombolan

Rapat antara Komisi I DPR dengan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (12/9/2022) hendak dimulai ketika Effendi menyampaikan interupsi. Dia meminta supaya rapat digelar secara terbuka.

Dia ingin rapat tersebut membahas soal insubordinasi dan disharmoni di TNI.

Effendi bilang, banyak ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seperti "gerombolan". Dia juga membandingkan TNI dengan organisasi masyarakat (ormas).

"Kami banyak sekali temuan-temuan yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini," kata Effendi.

Baca juga: Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Diminta Minta Maaf

Effendi lantas menyebut, penggerak TNI adalah presiden dan DPR. Dia mengatakan, TNI hanya alat dan instrumen.

Sementara, prajurit TNI, utamanya para pimpinannya, merupakan nahkoda sesaat.

Oleh karenanya, menjadi tugas para pimpinan dan seluruh prajurit untuk menyelamatkan TNI.

"Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI," ucap Effendi.

Ungkap disharmoni

Dalam rapat tersebut, Effendi juga terang-terangan mengungkap soal disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Dia menyayangkan kerenggangan hubungan keduanya. Padahal, Andika dan Dudung sama-sama sudah menjelang masa pensiun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com