Kompas.com - 14/09/2022, 10:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan bantuan hukum terhadap eks Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirkrimum) AKBP Jerry Raymond Siagian yang dipecat terkait kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Terkait itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan AKBP Jerry memiliki hak untuk mendapat pendampingan.

Namun, Dedi juga menegaskan, hasil sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Jerry sudah sesuai mekanisme.

“Itu hak terperiksa mendapat pendampingan, sidang KKEP sudah berjalan sesuai mekanisme untuk tetap menjaga akuntabilitas, tranparan dan adil,” tegas Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (15/9/2022).

Baca juga: Sosok AKBP Jerry Raymond Siagian yang Dimutasi Buntut Kasus Brigadir J, Sempat Desak LPSK Lindungi Istri Ferdy Sambo

Adapun AKBP Jerry telah mendapat sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui KKEP yang digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/9/2022).

Ia terbukti melakukan tindakan tidak professional atau melanggar etik terkait laporan awal yang dibuat Putri Candrawarti tak lama setelah Brigadir J meninggal dunia.

Sidang KKEP terhadap AKBP Jerry dilaksanakan pada Jumat (9/9/2022) pukul 18.45 WIB dan berakhir pada Sabtu (10/9/2022) pukul 06.00 WIB atau selama 12 jam 30 menit.

Baca juga: AKBP Jerry Raymond Siagian Dipecat, Terbukti Melanggar Etik di Kasus Brigadir J

Atas putusan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, menyatakan pihaknya siap memberi bantuan hukum.

"Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkan proses selanjutnya," ujar Zulpan kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Diketahui, Brigadir J meninggal dunia dengan sejumlah luka tembak di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 2022.

Kasus tersebut didalangi oleh Ferdy Sambo yang kini telah ditetapkan tersangka pembunuhan berencana.

Selain Sambo, ada empat tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana, yakni Bharada E atau Richard Eliezer, Bripka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi.

Selain itu, banyak juga anggota polisi lain yang terlibat. Setidaknya ada 97 personel yang telah diperika Propam.

Sebanyak 28 diantaranya diduga melanggar etik dan 7 di antaranya menjadi tersangka obstruction of justice atau upaya mengahalangi penyidikan kasus Brigadir J.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Nasional
Menteri PPPA Pastikan Perlindungan Serta Hak Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur Terpenuhi

Menteri PPPA Pastikan Perlindungan Serta Hak Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur Terpenuhi

Nasional
Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah

Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah

Nasional
Jokowi Minta Prosedur Pencairan Bantuan Rumah Rusak Cianjur Tak Berbelit-belit

Jokowi Minta Prosedur Pencairan Bantuan Rumah Rusak Cianjur Tak Berbelit-belit

Nasional
Sejarah Hakordia yang Diperingati Setiap Tanggal 9 Desember

Sejarah Hakordia yang Diperingati Setiap Tanggal 9 Desember

Nasional
Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Nasional
KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasan Wartawan

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasan Wartawan

Nasional
Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektar di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektar di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Nasional
Hakordia 2022: KUHP Jadi 'Kado Manis' Koruptor

Hakordia 2022: KUHP Jadi "Kado Manis" Koruptor

Nasional
Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.