Sebut TNI "Kayak Gerombolan", Effendi Simbolon Diminta Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) meminta Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon meminta maaf atas ucapannya beberapa waktu lalu.

Adapun dalam Rapat Kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi I DPR RI tanggal 5 September 2022, Effendi sempat menyebut TNI seperti gerombolan.

Pun menyinggung ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

"Nah, ini saya minta supaya Bapak Effendi Simbolon mohon maaf lah atas ucapannya kepada prajurit TNI terkhusus. Kasihan kalau prajurit di bawah itu, kasihan dibilang kayak gerombolan," kata Ketua Umum DPP GMPPK, Bernard D. Namang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Panglima Perang AD Kecam Pernyataan Effendi Simbolon “TNI Bak Gerombolan”

Bernard mengaku sangat miris mendengar kalimat itu dari seorang dewan. Apalagi, menurutnya, saat ini kondisi Indonesia masih kurang kondusif dengan banyaknya demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ini salah satu kalimat yang tidak enak didengar yang membias, dan mengartikan lain adalah mengatakan TNI kayak gerombolan. Itu betul-betul sangat miris dan tidak enak didengar," tutur dia.

"Selain Polri, kita hanya mengharapkan TNI. Nah, kalau belum apa-apa langsung dibilang (kayak gerombolan), terus mereka merasakan risih gimana?" katanya lagi.

Baca juga: Profil Effendi Simbolon, Politikus PDI-P yang Bocorkan Perseteruan Panglima TNI dan KSAD

Lebih lanjut, Bernard menyatakan telah melaporkan Effendi Simbolon ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi I DPR RI tanggal 5 September 2022.

Hal ini diduga telah melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4, pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2, serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara KSAD dengan Panglima TNI.