Demokrat Bela Lukas Enembe yang Jadi Tersangka di KPK: 7 Kali Dapat WTP Berturut-turut

Kompas.com - 14/09/2022, 09:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat hingga kini masih mendalami penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, hingga kini penetapan status tersangka itu masih belum jelas. Di sisi lain, Demokrat juga masih belum berhasil menghubungi Enembe.

Baca juga: Lukas Enembe yang Namanya Diabadikan Jadi Stadion Termegah di Papua Kini Berurusan dengan KPK

"Situasinya belum jelas. Kami belum bisa berkomunikasi dengan Lukas Enembe. Kami dengar beliau masih sakit," ujar Herzaky saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (14/9/2022).

Ia pun menyinggung prestasi Enembe selama memimpin Papua yang berhasil mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak tujuh kali.

"Yang kami tahu, Provinsi Papua selama dua periode dipimpin oleh Lukas Enembe mendapatkan predikat opini WTP dari BPK selama 7 kali berturut-turut. Pemeriksaan oleh BPK tentunya melalui proses yang sangat ketat dan terukur," tuturnya.

Baca juga: Jubir Sebut Gubernur Papua Lukas Enembe Belum Dapat Pemberitahuan Resmi soal Pencegahan ke Luar Negeri

Kendati begitu, Herzaky menegaskan, Demokrat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di KPK. Ia meyakini, KPK akan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menangani perkara ini.

"Terkait pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang dilakukan Ditjen Imigrasi berdasarkan permintaan KPK, kami menganggap itu hal yang biasa dalam proses penegakan hukum," imbuh Herzaky.

Sebelumnya, Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.

Baca juga: Izin Berobat ke Singapura dari Kemendagri Tak Bisa Ganggu Pencekalan Lukas Enembe

KPK pun telah memanggil Lukas untuk menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Polda Papua, Senin (12/9/2022), tetapi sang gubernur absen dengan alasan sakit.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun menyatakan telah memblokir rekening Lukas Enembe atas permintaan KPK.

"Benar (PPATK blokir rekening Lukas Enembe atas permintaan KPK)," kata Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, Selasa (13/9/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan Jadi UU Besok

RKUHP Disahkan Jadi UU Besok

Nasional
Jaksa KPK Sebut Saksi Korupsi Helikopter AW-101 Melarikan Diri

Jaksa KPK Sebut Saksi Korupsi Helikopter AW-101 Melarikan Diri

Nasional
PMI Terima Donasi Rp 1,99 Miliar dari 3 Perusahaan untuk Korban Gempa Cianjur

PMI Terima Donasi Rp 1,99 Miliar dari 3 Perusahaan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Soal Pelantikan Panglima, Yudo: Saya Juga Menunggu

Soal Pelantikan Panglima, Yudo: Saya Juga Menunggu

Nasional
Bambang Kayun Minta Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Dirinya Cacat Yuridis

Bambang Kayun Minta Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Dirinya Cacat Yuridis

Nasional
Wapres Nilai Tak Masalah Menteri Ikut Urus Pernikahan Kaesang, tapi…

Wapres Nilai Tak Masalah Menteri Ikut Urus Pernikahan Kaesang, tapi…

Nasional
Tabur Bunga, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RKUHP di Depan Gedung DPR

Tabur Bunga, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RKUHP di Depan Gedung DPR

Nasional
9 Kapal Perang Tua TNI AL Bakal Diremajakan

9 Kapal Perang Tua TNI AL Bakal Diremajakan

Nasional
Wapres Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Sudah Anggap sebagai Keluarga Sendiri

Wapres Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Sudah Anggap sebagai Keluarga Sendiri

Nasional
Sambo Bilang Brigadir J Lecehkan Putri, Ricky Rizal Tak Percaya

Sambo Bilang Brigadir J Lecehkan Putri, Ricky Rizal Tak Percaya

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Nasional
Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Nasional
Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Nasional
Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Nasional
Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.