Sederet Ucapan Effendi Simbolon yang Bikin Gerah Prajurit TNI: Sebut soal Gerombolan hingga Isu Disharmoni

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, soal TNI berujung polemik.

Dalam rapat Komisi I DPR bersama TNI dan Kementerian Pertahanan yang digelar Senin (5/9/2022), Effendi menyinggung sejumlah hal, mulai dari insubordinasi hingga isu disharmoni di tubuh TNI.

Buntutnya, politisi PDI Perjuangan itu dikritik sejumlah pihak, termasuk oleh prajurit TNI.

Effendi bahkan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan didesak untuk meminta maaf.

Berikut sederet pernyataan Effendi Simbolon yang bikin gerah prajurit TNI.

Sebut TNI seperti gerombolan

Rapat antara Komisi I DPR dengan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (12/9/2022) hendak dimulai ketika Effendi menyampaikan interupsi. Dia meminta supaya rapat digelar secara terbuka.

Dia ingin rapat tersebut membahas soal insubordinasi dan disharmoni di TNI.

Effendi bilang, banyak ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seperti "gerombolan". Dia juga membandingkan TNI dengan organisasi masyarakat (ormas).

"Kami banyak sekali temuan-temuan yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini," kata Effendi.

Effendi lantas menyebut, penggerak TNI adalah presiden dan DPR. Dia mengatakan, TNI hanya alat dan instrumen.

Sementara, prajurit TNI, utamanya para pimpinannya, merupakan nahkoda sesaat.

Oleh karenanya, menjadi tugas para pimpinan dan seluruh prajurit untuk menyelamatkan TNI.

"Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI," ucap Effendi.

Ungkap disharmoni

Dalam rapat tersebut, Effendi juga terang-terangan mengungkap soal disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Dia menyayangkan kerenggangan hubungan keduanya. Padahal, Andika dan Dudung sama-sama sudah menjelang masa pensiun.

"Apa sih yang kemudian dipertahankan? Ego bapak berdua itu, merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak," kata Effendi.

"Dengan segala hormat, Pak. Saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh bapak. Tapi, Pak, prihatin kita, Pak," lanjutnya.

Effendi juga menyinggung kabar yang menyebutkan bahwa disharmoni itu salah satunya dipicu oleh isu gagalnya anak Dudung menjadi taruna Akademi Militer (Akmil).

Menurut dia, tidak seharusnya ihwal ini menjadi perdebatan yang memicu keretakan di tubuh TNI.

Dia bilang, seleksi taruna Akmil harus sesuai dengan aturan dan tak ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk anak jenderal.

"Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk?" kata Effendi.

"Kalau ketentuan mengatakan tidak ya tidak. Tidak ada diskresi," ujarnya lagi.

Effendi pun meminta Andika tegas menyikapi persoalan ini. Sebab, sebagai panglima, Andika seharusnya menjadi pemimpin utama di tubuh TNI. 

"Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayangnya punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it, dia apa saya, Pak, saya lapor presiden. Biar aja gemuruh republik ini. Ngapain, Pak, kita sandang-sandang semua jabatan kalau tidak ada ketegasan," kata Effendi.

Singgung soal capres

Menurut Effendi, disharmoni di tubuh TNI bukan sekali ini saja terjadi. Hubungan Panglima dengan KSAD kerap tidak akur, bahkan sejak zaman kepemimpinan Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.

Hal serupa berlanjut ke era kepemimpinan Hadi Tjahjanto, lalu kini Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman.

Padahal, Effendi bilang, para jenderal itu memimpin seluruh prajurit TNI.

"Kenapa kalian yang ego begitu. 450.000 itu tentara," ucap Effendi.

Effendi lantas mengaitkan sikap para pimpinan TNI ini dengan ambisi untuk menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

"Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau jadi capres jadi cawapres? Saya usul mendingan dihentikan semuanya," tandas Effendi.

Dikecam hingga dilaporkan

Rupanya, pernyataan Effendi itu berbuntut panjang. Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan Effendi, khususnya yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Panglima perang TNI AD untuk wilayah Papua ini menegaskan bahwa tak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat.

“Terkait adanya komentar bahwa prajurit TNI adalah gerombolan ormas, bahwasannya prajurit Kodam XVII/Cenderawasih sejatinya punya satu komando, yaitu azas komando dalam operasi penggunaan kekuatan kita loyal pada Bapak Panglima TNI," kata Mustafa dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Senin (12/9/2022).

Ia mengatakan, moril dan soliditas prajurit saat ini kuat dan tetap terjaga.

"Kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam XVII/Cenderawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan," kata Mustafa.

Mustafa menambahkan, TNI merupakan alat dan pemersatu bangsa.

“TNI sebagai alat pertahanan negara dan alat pemersatu bangsa, itulah kelebihan TNI khususnya TNI AD," katanya.

Imbas pernyataannya, Effendi juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK).

Adapun pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi diduga melanggar kode etik anggota DPR RI akibat pernyataannya soal "TNI seperti gerombolan" dan menyinggung isu ketidakharmonisan Andika dan Dudung.

Menurut pelapor, Effendi melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2.

"Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara KASAD dengan Panglima TNI," kata Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Pelapor juga menuntut Effendi untuk meminta maaf karena ucapannya dianggap menimbulkan kegaduhan.

"Ini saya minta supaya Bapak Effendi Simbolon mohon maaf lah atas ucapannya kepada prajurit TNI terkhusus. Kasihan kalau prajurit di bawah itu, kasihan dibilang kayak gerombolan," kata Ketua Umum DPP GMPPK, Bernard D. Namang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/9/2022).