Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2022, 08:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan prajurit TNI Angkatan Darat imbas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Tidak hanya itu, Effendi juga menyinggung isu renggangnya hubungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Tak ayal, dua pernyataan tersebut membuat prajurit TNI AD naik pitam, mulai dari level Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), Komando Daerah Militer (Kodam), hingga ring utama di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).

Baca juga: Panglima Perang AD Kecam Pernyataan Effendi Simbolon “TNI Bak Gerombolan”

Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan Effendi.

Panglima perang TNI AD untuk wilayah Papua ini menegaskan bahwa tak ada sifat gerombolan dari TNI. Sebab, kata dia, TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat.

Jenderal bintang dua ini juga menyatakan, pihaknya tetap loyal kepada panglima TNI dan KSAD di tengah isu yang diembuskan Effendi.

Baca juga: Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Diminta Minta Maaf

Oleh karena itu, ia menegaskan moril dan soliditas prajurit saat ini kuat dan tetap terjaga.

“Kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam XVII/Cenderawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan," kata Mustafa dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Pernyataan kontroversial Effendi

Pernyataan kontroversial Effendi disampaikan dalam rapat bersama Andika, Wamenhan Muhammad Herindra, dan kepala staf angkatan, kecuali Dudung di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Awalnya, Effendi mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Baca juga: Dianggap Cemarkan TNI, Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR RI

Effendi juga menyoroti yang tidak datang rapat. Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I. Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Effendi Simbolon dan Ucapan TNI Kayak Gerombolan yang Membuatnya Dilaporkan ke MKD

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung. Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar malam ini.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman saat memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Monas, Jakarta, Selasa (25/1/2022).(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) KSAD Jenderal Dudung Abdurachman saat memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Monas, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Mengancam soliditas TNI

Sementara itu, Wakil Asisten Intelijen KSAD Bidang Manajemen Intelijen, Brigadir Jenderal Antoninho Rangel da Silva menyebut isu yang diembuskan Effendi sangat berbahaya dan dapat memecah belah soliditas di tubuh TNI.

“Tindakan ini merupakan bentuk ancaman dari dalam yang sangat berbahaya untuk menghancurkan TNI dan Indonesia di masa mendatang,” ucap dia, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

Antoninho menyatakan bahwa kata gerombolan yang disampaikan Effendi memiliki arti negatif. Setidaknya, kata gerombolan mempunyai arti kawanan pengacau hingga perusuh.

Antoninho pun mengingatkan Effendi harus belajar lebih jauh mengenai tata cara mengkritik terhadap organisasi, khususnya TNI.

“Kita mengimbau kepada masyarakat umum, mungkin ada yang bisa memberi pencerahan kepada dia,” ujar jenderal bintang satu tersebut.

Marah hingga gebrak meja

Sementara itu, reaksi kemarahan juga ditunjukkan oleh Komandan Kodim 0623/Cilegon Kolonel Infanteri Ari Widyo Prasetyo.

Dalam video yang diterima Kompas.com, Ari mengaku sakit hati atas pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan serta menyinggung hubungan Andika dan Dudung.

Baca juga: Profil Effendi Simbolon, Politikus PDI-P yang Bocorkan Perseteruan Panglima TNI dan KSAD

Menurut dia, pernyataan Effendi merupakan upaya memecah belah TNI.

“Darah kami mendidih. Kau effendi Simbolon, melukai kami prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kami sakit hati,” ucap Ari.

Selain itu, Ari menunggu itikad baik Effendi untuk menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya.

“Kami tunggu permintaan kamu (Effendi) secara terbuka,” kata Ari sembari menggebrak meja.

Tak ada instruksi

Sementara itu, Mabes AD menegaskan tak ada instruksi kepada prajurit untuk mengecam pernyataan Effendi.

“Saya sampaikan bahwa organisasi atau pimpinan TNI AD tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan hal tersebut,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Arh Hamim Tohari.

Hamim menyebut bahwa kecaman tersebut mungkin saja sebagai reaksi spontanitas.

Apalagi, kecaman datang tidak saja datang dari prajurit, tetapi juga masyarakat luas atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan.

“Saat ini siapa pun bisa menyampaikan dan mengakses apapun melalui medsos,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Nasional
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Nasional
Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil 'Kurang Piknik'

Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil "Kurang Piknik"

Nasional
Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Nasional
MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

Nasional
Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Nasional
Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Nasional
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Nasional
Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Nasional
Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait 'Restorative Justice'

Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait "Restorative Justice"

Nasional
Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Nasional
Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Nasional
Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada 'Backing'

Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada "Backing"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com