Citra KPK yang Tak Seperti Dulu Lagi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki usia ke 19 tahun pada tahun ini sejak didirikan pada 2019 silam.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan citra KPK dalam lima tahun terakhir mengalami pasang surut. Berdasarkan survei periode 19-21 Juli, citra KPK berada di titik terendah, yakni 57 persen.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan citra KPK mengalami tren penurunan setelah Revisi UU KPK disahkan pada 2019.

“Pengesahan UU ini memang sempat mendapat penolakan keras dari publik,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (8/8/2022).

Dalam catatan Litbang Kompas, citra KPK sempat berada di angka 88,5 persen pada Januari 2015. Persepsi positif terhadap lembaga ini kemudian turun ke angka 73,5 pada Oktober 2016 hingga menyentuh angka 68,8 persen.

Persepsi positif tersebut terus mengalami pasang surut. Namun, pada 2019 hingga Juli 2022, kenaikan citra positif KPK tidak pernah menyentuh angka 80 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Rangga mengungkapkan, hampir seperempat respondennya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinila publik sebagai kelemahan utama KPK era FIrli Bahuri.

Selain itu, menurut seperlima responden kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga dinilai sebagai penyebab melemahnya KPK.

“Dapat dipahami, perubahan status serta kehadiran mekanisme kontrol dalam bentuk Dewas berpotensi membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK rentan terganggu konflik kepentingan,” ujar Rangga.

Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal ini salah satunya dipicu kasus dugaan gratifikasi yang menyandung Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Namun, sebagaimana diketahui, belum sempat kasusnya disidangkan Lili mengundurkan diri.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

“Sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi,” kata Rangga.

Rangga mengatakan isu integritas selalu muncul saat menanyakan kelebihan maupun kelemahan KPK.

Kasus pelanggaran etik di era FIrli Bahuri sudah berulang kali terjadi. Sebelum kasus dugaan gratifikasi dari Pertamina mencuat, Lili juga pernah tersandung masalah etik.

Mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Perbuatan Lili akhirnya disidangkan dan dinyatakan bersalah.