Citra KPK yang Tak Seperti Dulu Lagi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki usia ke 19 tahun pada tahun ini sejak didirikan pada 2019 silam.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan citra KPK dalam lima tahun terakhir mengalami pasang surut. Berdasarkan survei periode 19-21 Juli, citra KPK berada di titik terendah, yakni 57 persen.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengatakan citra KPK mengalami tren penurunan setelah Revisi UU KPK disahkan pada 2019.

“Pengesahan UU ini memang sempat mendapat penolakan keras dari publik,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (8/8/2022).

Dalam catatan Litbang Kompas, citra KPK sempat berada di angka 88,5 persen pada Januari 2015. Persepsi positif terhadap lembaga ini kemudian turun ke angka 73,5 pada Oktober 2016 hingga menyentuh angka 68,8 persen.

Persepsi positif tersebut terus mengalami pasang surut. Namun, pada 2019 hingga Juli 2022, kenaikan citra positif KPK tidak pernah menyentuh angka 80 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Rangga mengungkapkan, hampir seperempat respondennya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinila publik sebagai kelemahan utama KPK era FIrli Bahuri.

Selain itu, menurut seperlima responden kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga dinilai sebagai penyebab melemahnya KPK.

“Dapat dipahami, perubahan status serta kehadiran mekanisme kontrol dalam bentuk Dewas berpotensi membuat kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK rentan terganggu konflik kepentingan,” ujar Rangga.

Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal ini salah satunya dipicu kasus dugaan gratifikasi yang menyandung Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Namun, sebagaimana diketahui, belum sempat kasusnya disidangkan Lili mengundurkan diri.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

“Sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi,” kata Rangga.

Rangga mengatakan isu integritas selalu muncul saat menanyakan kelebihan maupun kelemahan KPK.

Kasus pelanggaran etik di era FIrli Bahuri sudah berulang kali terjadi. Sebelum kasus dugaan gratifikasi dari Pertamina mencuat, Lili juga pernah tersandung masalah etik.

Mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Perbuatan Lili akhirnya disidangkan dan dinyatakan bersalah.

Selain itu, pelanggaran etik juga pernah dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu menjadi kontroversi karena naik helikopter dalam perjalanan pribadinya.

Namun, Firli hanya mendapat sanksi berupa teguran tertulis. Karena itu, Rangga mengaku tidak heran banyak respondennya kurang puas dengan pimpinan KPK Jilid lima.

“Setidaknya tiga dari empat responden berpendapat, pimpinan KPK saat ini belum mampu membawa lembaga ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya,” ujar Rangga.

Survei ini dilakukan melalui sambungan telepon pada 19-21 Juli dengan 502 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Responden yang dipilih minimal berusia 17 tahun yang dipilih secara acak. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dan nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Respons KPK

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Ketua KPK Firli Bahuri setelah memberikan pembekalan ke sejumlah kader PKB,, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Firli mengatakan pihaknya bahkan memanggil pihak yang melakukan survei dan menanyakan metodologinya.

Menurutnya, tidak ada hasil survei yang salah. Hanya saja, menurutnya, waktu pengambilan survei tersebut akan mempengaruhi jawaban responden.

“Jadi kalau seandainya anda lakukan survei di saat misalnya kenaikan BBM, pertanyaannya satu saja, ‘apakah pemerintah pro rakyat? Pasti jawabannya, tidak,” kata Firli dalam konferensi pers yang digelar di Gedung merah Putih KPK, Senin (8/8/2022).

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dengan jumlah koruptor yang ditangkap.

Baca juga: Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Menurut Ali, keberhasilan itu juga dilihat dari pandangan masyarakat terhadap perilaku korupsi. Karena itu, KPK di masa kepemimpinan Firli Bahuri membuat program pendidikan antikorupsi.

“Oleh karenanya, KPK penting menguatkan pemberantasan korupsi tidak hanya melalui strategi represif, tapi juga strategi preventif dan edukatif,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (8/8/2022).