Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Kompas.com - 03/05/2024, 18:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

Hal ini disampaikan Jokow merespons kabar yang menyebut dirinya dimintai saran oleh Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming terkait pembentukan kabinet.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jokowi pun mengaku tidak mau ikut campur dalami pembentukan kabinet Prabowo-Gibran, meski ia terbuka apabila dimintai saran.

"Kalau minta saran kan enggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan, nimbrung, lha itu yang enggak bener," kata dia.

Baca juga: Prabowo Ingin Libatkan Megawati dalam Penyusunan Kabinet, Gibran: Semuanya Kami Mintain Masukan

Diberitakan sebelumnya, Jokowi disebut-sebut bakal dilibatkan dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan, Jokowi adalah salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Prabowo dan Gibran mengenai nama-nama menteri yang akan ditunjuk.

Sebab, kata Habiburokhman, dalam banyak kesempatan acara internal, Prabowo berulang-ulang menyampaikan bahwa Jokowi adalah mentornya.

"Secara prinsip memang Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Pak Prabowo, saya yakin," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 26 Maret 2024 lalu.

Baca juga: Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri Triumvirat dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Namun, Habiburokhman membantah jika Jokowi disebut cawe-cawe terkait kabinet Prabowo.

Dia mengaku tidak tahu apakah Jokowi juga akan mengusulkan nama tertentu menjadi menteri atau tidak.

"Saya enggak tahu ya apakah sampai nama, apakah sosoknya seperti apa ya. Bisa saja memberi nama, orang saya saja boleh mengusulkan kan," ujar Habiburokhman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com