Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/07/2022, 18:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan memanggil anggota DPR berinisial DK untuk meminta penjelasan terkait ramainya pemberitaan dugaan pelecehan seksual.

Dalam pemanggilan itu, MKD akan meminta DK melakukan klarifikasi dan permintaan keterangan.

"Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, berbunyi: MKD dapat melakukan penyelidikan sebelum maupun pada saat Sidang MKD," kata Wakil Ketua MKD DPR, Nazarudin Dek Gam dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Wakil Ketua MKD: Kasus Anggota DPR Diduga Cabul Memalukan, Kami Tindak kalau Terbukti

Lebih lanjut, Dek Gam berharap masyarakat atau pun korban terduga DK dapat melaporkan ke MKD.

Hal tersebut karena hingga kini MKD mengaku belum menerima pengaduan secara langsung dari berbagai pihak terkait dugaan pelecehan.

"Kami harap kepada korban agar segera melaporkan kepada MKD dan menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan perkara dimaksud berdasarkan Tata Beracara MKD DPR RI," jelasnya.

Ia kemudian menjelaskan soal tata cara pengaduan ke MKD.

Baca juga: MKD Buka Suara soal Anggota DPR Inisial DK yang Diduga Lakukan Pencabulan

Dek Gam mengutip Pasal 6 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, terkait perkara pengaduan.

"Harus memuat identitas Pengadu, identitas Teradu (nama lengkap, nomor anggota, daerah pemilihan dan fraksi), Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran," pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Komnas Perempuan mengirimkan surat ke Partai Demokrat yang isinya mempertanyakan perihal tuduhan dugaan kekerasan seksual terhadap oknum kader berinisial DK.

Baca juga: Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

"Berharap Partai Demokrat selaku salah satu pendukung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak mengabaikan laporan terhadap anggota DPR berinisial DK ke Mabes Polri atas tuduhan dugaan kekerasan seksual," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (24/7/2022).

Siti mengatakan, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan korban yang didampingi LBH APIK Jakarta.

Peran Komnas Perempuan dalam hal ini, kata Siti, agar proses penanganan terhadap korban bisa maksimal dan hak-haknya tidak diabaikan.

Baca juga: Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

“Jangan sampai kasus ini tidak ditangani dengan baik. Artinya hak korban diabaikan itu jangan sampai,” kata dia.

Diketahui, LBH APIK telah melaporkan DK ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan kekerasan seksual. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LI/35/VI/2022/Subdit V, 15 Juni 2022.

Kasus tersebut saat ini telah resmi ditangani dalam proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum pada 24 Juni 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Nasional
Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Nasional
Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi 'Online' Jaringan Internasional

Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi "Online" Jaringan Internasional

Nasional
Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Nasional
PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Nasional
Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Nasional
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Nasional
Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Nasional
Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.