Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIVE GASPOL HARI INI: Kepercayaan Publik Terus Turun, KPK Kian Tumpul?

Kompas.com - 12/07/2022, 08:45 WIB
Dani Prabowo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa waktu lalu, sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpin Firli Bahuri dkk ini berangsur-angsur turun. Padahal sebelumnya, Komisi Antirasuah menjadi salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Berdasarkan survei Indikator Politik misalnya, kepercayaan publik terhadap KPK pada Juni 2022 hanya sebesar 49,8 persen. Padahal, ketika masih dipimpin oleh pimpinan sebelumnya, kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih mencapai 84,8 persen pada tahun 2018.

Kepercayaan publik terhadap KPK masih di bawah Polri (66,6 persen), Kejaksaan Agung (60,6 persen), dan pengadilan dengan 51,1 persen.

Baca juga: IM57+ Kecewa Dewas KPK Hentikan Sidang Etik Lili, Sebut Tak Belajar dari Kasus 2019

Hasil yang sama juga ditunjukkan berdasarkan survei Litbang Kompas.

Pada Juni 2022, kepercayaan publik terhadap KPK hanya 57 persen. Padahal pada April 2021, kepercayaan publik masih mencapai 70,9 persen. Lalu sempat turun menjadi 68,6 persen pada Oktober 2021.

Pada Januari 2022, kepercayaan publik sempat naik menjadi 70,9 persen, sebelum akhirnya terkoreksi jauh hingga 14 persen pada survei terbaru.

Ada beberapa indikasi yang disinyalir menjadi penyebab turunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Mulai dari jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Dari 30 OTT yang sempat tercatat pada 2018, lalu turun menjadi 21 OTT pada 2019 dan hanya 7 OTT pada 2020. Tahun 2021, KPK bahkan hanya melakukan 5 OTT sepanjang tahun.

Selain itu, kasus yang digarap KPK pun realtif lebih "sepele" dibandingkan Polri Kejagung yang menangani kasus-kasus besar. Kejagung, contohnya, menggarap kasus Jiwasraya dan Asabri, sedangkan Polri berani menindak jenderalnya sendiri.

Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah Sepanjang Survei Kompas sejak 2015

Salah satu perkara di Komisi Antirasuah yang hingga kini masih mendapat sorotan kelompok masyarakat sipil yakni belum tertangkapnya Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan, meski sudah lebih dari 900 hari dinyatakan buron.

Sementara dari sisi internal, KPK periode ini juga banyak diterpa oleh isu-isu negatif yang tak berkaitan dengan kasus korupsi.

Sebut saja pemecatan puluhan pegawai KPK yang tak lolos TWK pada tahun lalu, hingga persoalan etik yang diduga dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Belakangan, Lili menyatakan mengundurkan diri sebagai insan KPK, Senin (11/7/2022). Akibat dari mundurnya Lili, proses sidang etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK pun gugur.

Bagaimana KPK menyikapi rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini?

Simak pembahasan mengenai hal tersebut di Gaspol!, Ngobrol Ngegas Pasti Nampol, bersama Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Easter.

Baca juga: Putusan Dewas KPK yang Gugurkan Sidang Etik Lili Pintauli Dipertanyakan

Pembahasan ini dapat disaksikan secara langsung di YouTube, Facebook, dan Instagram Kompas.com pada pukul 11.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com