LIVE GASPOL HARI INI: Kepercayaan Publik Terus Turun, KPK Kian Tumpul?

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Beberapa waktu lalu, sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpin Firli Bahuri dkk ini berangsur-angsur turun. Padahal sebelumnya, Komisi Antirasuah menjadi salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Berdasarkan survei Indikator Politik misalnya, kepercayaan publik terhadap KPK pada Juni 2022 hanya sebesar 49,8 persen. Padahal, ketika masih dipimpin oleh pimpinan sebelumnya, kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih mencapai 84,8 persen pada tahun 2018.

Kepercayaan publik terhadap KPK masih di bawah Polri (66,6 persen), Kejaksaan Agung (60,6 persen), dan pengadilan dengan 51,1 persen.

Hasil yang sama juga ditunjukkan berdasarkan survei Litbang Kompas.

Pada Juni 2022, kepercayaan publik terhadap KPK hanya 57 persen. Padahal pada April 2021, kepercayaan publik masih mencapai 70,9 persen. Lalu sempat turun menjadi 68,6 persen pada Oktober 2021.

Pada Januari 2022, kepercayaan publik sempat naik menjadi 70,9 persen, sebelum akhirnya terkoreksi jauh hingga 14 persen pada survei terbaru.

Ada beberapa indikasi yang disinyalir menjadi penyebab turunnya kepercayaan publik terhadap KPK. Mulai dari jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Dari 30 OTT yang sempat tercatat pada 2018, lalu turun menjadi 21 OTT pada 2019 dan hanya 7 OTT pada 2020. Tahun 2021, KPK bahkan hanya melakukan 5 OTT sepanjang tahun.

Selain itu, kasus yang digarap KPK pun realtif lebih "sepele" dibandingkan Polri Kejagung yang menangani kasus-kasus besar. Kejagung, contohnya, menggarap kasus Jiwasraya dan Asabri, sedangkan Polri berani menindak jenderalnya sendiri.

Salah satu perkara di Komisi Antirasuah yang hingga kini masih mendapat sorotan kelompok masyarakat sipil yakni belum tertangkapnya Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan, meski sudah lebih dari 900 hari dinyatakan buron.

Sementara dari sisi internal, KPK periode ini juga banyak diterpa oleh isu-isu negatif yang tak berkaitan dengan kasus korupsi.

Sebut saja pemecatan puluhan pegawai KPK yang tak lolos TWK pada tahun lalu, hingga persoalan etik yang diduga dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Belakangan, Lili menyatakan mengundurkan diri sebagai insan KPK, Senin (11/7/2022). Akibat dari mundurnya Lili, proses sidang etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK pun gugur.

Bagaimana KPK menyikapi rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini?

Simak pembahasan mengenai hal tersebut di Gaspol!, Ngobrol Ngegas Pasti Nampol, bersama Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Easter.

Pembahasan ini dapat disaksikan secara langsung di YouTube, Facebook, dan Instagram Kompas.com pada pukul 11.00 WIB.